Sahkan 10 Perda, Biaya 'Jalan-jalan' DPRD Tangsel 16 Miliar Lebih

Sahkan 10 Perda, Biaya 'Jalan-jalan' DPRD Tangsel 16 Miliar Lebih (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel untuk merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sangat fantantis.

Bagaimana tidak, untuk mengesahkan Perda usulan dan inisiatif pada 2017 dan 2018, anggaran yang diplot sebagai biaya 'jalan-jalan' atau perjalanan Dinas Luar Daerah para legislator tersebut, mencapai Rp.16,6 Miliar.

Anggaran tersebut terbagi Rp.5,1 Miliar pada 2017 dan Rp. 11,5 Miliar pada 2018 lalu. Yang menjadi miris, usai menyedot anggaran yang fantastis itu, DPRD Tangsel hanya mensahkan 10 Perda, dimana 8 diantaranya merupakan usulan dinas.

Hal itu diakui Plt Sekretaris DPRD Tangsel, Dani Bina Satria dilansir berbagai sumber.

“Jadi untuk tahun 2018 kita di DPRD telah membahas dan menetapkan 10 Raperda menjadi Perda,” katanya.

Mengomentari hal itu, menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Bugdeting Metropolitant Watch (BMW) Amir Hamzah menyatakan, jika Raperda usulan yang datang dari eksekutif, para legislator tidak memerlukan perjalanan dinas luar daerah.

Pasalnya, Raperda usulan dari eksekutif sudah terbilang lengkap, bersama naskah akademik, yang didalamnya terdapat hasil riset dan kajian dari tenaga ahli.

"Kalau usulan dari eksekutif, harusnya sudah lengkap. Didalamnya pasti ada naskah akademik, tinggal dipelajari dan diketok saja di Paripurna. Ngga perlu study banding atau perjalanan dinas luar daerah lagi," kata Amir saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Amir juga menambahkan, untuk mengetahui anggaran perjalanan dinas luar tersebut, Sekwan dan DPRD Tangsel harus membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Dalam undang-undang 23 tahun 2014, ada peran serta masyarakat dalam mengetahui anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, Sekwan dan DPRD Tangsel harus buka, kemana saja mereka saat melakukan perjalanan dinas luar daerah tersebut," tambahnya.

Diketahui, berdasarkan data yang diperoleh, total pagu anggaran pembahasan RaPerda pada tahun 2017 lalu Rp.6,9 Miliar dan terserap Rp.5,93 Miliar. Sementara pada tahun 2018, pagu anggaran pembahasan Raperda meningkat hingga Rp.18 Miliar, dengan serapan Rp.14 Miliar. (Ak)