Regulasi Tarif Sewa Lelang Lahan Parkir Pemkot Tangsel Jadi Perdebatan

Regulasi Tarif Sewa Lelang Lahan Parkir Pemkot Tangsel Jadi Perdebatan
Regulasi Tarif Sewa Lelang Lahan Parkir Pemkot Tangsel Jadi Perdebatan
()

NONSTOPNEWS.ID - Terdapatnya dua aturan yang mengatur besaran tarif sewa Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupa lahan parkir, yang dilelang lewat Sistem Pemilihan Calon Mitra (Sipencatra) melalui Dinas Perhubungan (Dishub), menimbulkan perdebatan sejumlah pihak.

Adanya dua jenis penghitungan dalam satu objek retribusi, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Seksi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel, Siti Barokah berpendapat, bahwa pelaksanaan lelang melalui Sipencatra mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi dan lebih baru.

Dikatakannya, penyeleksian pemenang lelang menggunakan sistem Sipencatra yang dimiliki oleh Pemkot Tangsel, sedangkan pelaksanaan lelang melalui sistem Sipencatra itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016, Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel nomor 8 tahun 2017, dan Peraturan Walikota (Perwal) Tangsel nomor 12 tahun 2020.

“Oleh karena Permendagri adalah aturan yg lebih tinggi dan lebih baru, dalam hukum terdapat asas lex posterior derogat legi priori yaitu asas hukum yang baru mengensampingkan hukum yang lama, dan juga dengan menggunakan Permendagri 19 tahun 2016 beserta turunannya sangat menguntungkan Pemkot Tangsel dalam Hal Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya, melalu pesan Whatsapp, Kamis (16/7/2020).

Dimintai tanggapan, pengamat administrasi negara, Ahmad Ghozali Mukti ketika dihubungi menilai, bahwa substansi persoalan bukan pada proses atau sistem lelang yang dipakai. Tetapi, rumus besaran retribusi yang dipakai dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

"Jangan mengalihkan substansi perkara!. Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perwal No. 12 Tahun 2020 terlihat jelas menafikan Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah sebagai dasar pertimbangan (mengingat) keluarnya Perwal dimaksud. Melihat fakta tersebut, patut diduga ada upaya sistematis dari pemkot Tangsel untuk kepentingan tertentu," tegasnya.

Sementara, dalam kesempatan terpisah, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang, Athari Farhani menjelaskan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 penyempurnaan daru Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Oleh sebab itu, penetapan pajak dan retribusi daerah dengan peraturan daerah yang ada, tidak boleh bertentangan dengan hirearki peraturan yang lebih tinggi. 

“Seperti halnya Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 593.1/Kep.125-Huk/2020 yang bertentangan Perda kota Tangsel nomor 9 tahun 2014, Kepwal seharusnya dapat mengacu pada Perda. Okelah aturan tersebut mengacu pada aturan yang baru, katakanlah Permendagri. Tapi kan gak nyambung, jika yang dibicarakan mengenai objek nilai retribusi. Sementara dalam pajak dan retribusi itu, yang mengatur daerah masing-masing,” ungkapnya, ditemui dikawasan Ciater, Serpong.

Lanjut Athari, Undang-Undang nomor 28  tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, turunanya bukan Kepwal melainkan Perda, dan konsideran baik Perwal maupun Kepwal yang menjadi landasan penentuan besaran tarif sewa pada lelang tersebut.

“Itu jelas bahwa ada kelalaian dari pembuat kebijakan, sehingga terjadi kontraproduktif antara satu peraturan dengan peraturan lainya. Apalagi ini terjadi pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, Kepwal itu kan beschikkings yang sifatnya menetapkan bukan bersifat mengatur, sudah ada Perda yang jelas mengatur mengapa harus ada Kepwal yang bersifat sekali selesai,” tukasnya.

Seperti dijelaskan pasal 46 dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel nomor 9 tahun 2014 tentang retribusi daerah, dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 

Lebih lanjut, pada pasal 52 menerangkan struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI. Berdasarkan lampiran tersebut, sarana perparkiran masuk kedalam jenis retribusi pemakaian kekayaan milik daerah berupa tanah, dengan hitungan besaran tarif yakni ‘1% x NJOP x Luas (meter persegi)/tahun’.

Disisi lain, lelang pemanfaatan BMD berupa lahan parkir yang telah dilakukan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD.

Dengan memepertimbangakan pasal 42 ayat (4) Perda nomor 8 tahun 2017, lelang lahan parkir secara teknis dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Walikota (Perwal) nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara sewa BMD. Seperti tertuang di pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (3) Perwal tersebut.

Kemudian, besaran tarif sewa diatur dalam Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 593.1/Kep.125-Huk/2020, hitungan tarif sewa yakni ‘Luas Tanah x Nilai Wajar Tanah x Faktor Penyesuai Sewa’ dengan jangka waktu sewa paling sedikit satu tahun.

Untuk diketahui, saat ini proses lelang tahap dua tengah berjalan, dimana sembilan titik lahan parkir sedang diperebutkan pemanfaatannya oleh beberapa perusahaan pengelola parkir. Sementara, lima titik lahan parkir lainnya, sudah didapati pemenangnya, bahkan retribusi pemanfaatan lahannya telah dibayarkan oleh perusahaan pemenang lelang. (KIBO)