Reformasi Birokrasi di Banten, WH : Ada Gula Ada Semut, Kalo Korupsi Banyak yang Ikut

Reformasi Birokrasi di Banten, WH : Ada Gula Ada Semut, Kalo Korupsi Banyak yang Ikut (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Saat berbincang santai jelang berbuka puasa dengan wartawan di rumah dinas, Rabu (15/5/2019), Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan dirinya berharap agar masyarakat dari berbagai kalangan termasuk media massa, tak henti mendukung langkahnya untuk memberantas korupsi.

"Ketika kita ingin memberantas korupsi, biasanya ditinggalkan sendirian. Tapi ketika kita akan mau melakukan korupsi, semua berdatangan dan ikut membantu. Ibarat ada gula ada semut," ujarnya.

Tapi, dirinya yakin masyarakat Banten tidak ingin menderita lagi karena menjadi korban dari koruptor. Banten harus lebih maju, berdaya saing namun tetap memegang teguh nilai-nilai religiusitas yang taat dan toleran.

Bukan itu saja, WH menjelaskan, untuk membangkitkan semangat anti korupsi pada pegawainya, selama dua tahun ini terus dilakukan upaya-upaya preventif. Seperti penerapan sistem Simral dengan menggandeng KPK, pelibatan BPKP dalam pembentukan satgas pengawasan internal, hingga pemangkasan-pemangkasan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

"Makanya, mereka yang selama ini tertekan karena tidak bisa sewenang-wenang dan merasa terganggu kepentingannya, melakukan tindakan untuk menghentikan langkah kami memberantas korupsi. Saya tetap maju, karena saya ingin mengubah citra dan mengembalikan kejayaan Banten," tukasnya.

Selain korupsi, hal menarik yang dilakukan WH yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas baik secara intelektual, spiritual dan emosional. Dengan itu maka pembangunan Banten akan lebih merata dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya membangun SDM masyarakat agar berdaya saing dalam menghadapi perkembangan zaman, pembangunan ASN juga menjadi hal krusial yang saat ini terus ia benahi.

"Reformasi birokrasi memang menjadi program prioritas kami. Bagaimana agar mindset ASN Pemprov ini diubah dan dibangun dari yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan pribadi menjadi ASN yang melayani masyarakatnya. Maka, selain saya terapkan sistem open bidding, assesment dan penempatan tugas sesuai kompetensi dan track record, ada reward untuk ASN yang memang disiplin dan mampu memenuhi target kinerja seperti pemberian tunjangan kinerja yang sesuai," terangnya.

Bukan hanya itu, WH juga tegas terhadap ASN yang melanggar peraturan dan ketentuan yakni dengan diberikannya sanksi ringan, sedang hingga berat. Dengan penerapan reformasi birokrasi, dampak positif baik dari ASN itu sendiri maupun masyarakat yang dilayaninya.

"Yang paling berat memang membangun SDM, karena kita merehabilitasi mindsetnya. Kalau ASN sudah bisa mengubah dirinya menjadi ASN melayani, maka masyarakat juga akan berubah dengan sendirinya. Makanya, kami bangun sistem yang diharapkan dapat memotong mata rantai peluang terjadinya korupsi yang dilakukan ASN. Walau dalam perjalannya banyak tantangan, tapi saya nggak takut karena niat saya teguh ingin membangun Banten," pungkasnya. (*/Eag)