Rapat Paripurna DPRD Tangsel, Airin Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi

Rapat Paripurna DPRD Tangsel, Airin Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi (Kibo-nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) gelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengar jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Tangsel, Jalan Puspitek Raya, Setu, Kamis (14/11/19).

Diantaranya, Airin menanggapi pandagan umum partai Golkar yang menyampaikan perlu adanya sinkronisasi antara rencana belanja pembangunan yang tertuang dalam dokumen KUA /PPAS dengan target RPJMD tahun 2020. 

"Kami sependapat dengan pandangan fraksi partai Golkar bahwa penguatan ekonomi melalui program dan kegiatan perangkat daerah hendaknya diarahkan ditingkatkan pada penguatan ekonomi kota Tangsel yang berbasis pada jasa dan perdagangan, juga perlu adanya skema pemberian beasiswa secara bertahap, yang saat ini sedang disusun melalui regulasi pemberian bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu," paparnya, dalam rapat peripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Tangsel.

Selanjutnya Airin juga memberikan jawaban, terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terkait penyusunan APBD tahun 2020 agar berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 dan sinkronisasi RKPD Tangsel 2020 terhadap RKPD Propensi Banten tahun 2020 dan RKP tahun 2020. 

"Terkait pencapaian target kinerja RPJMD Tangsel hingga triwulan IV terdapat beberapa indikator program pembangunan yang telah menunjukan peningkatan sasaran, RPJMD hingga triwulan III tahun 2019 menunjukan 112 indikator program atau 39% sudah sesuai target, 27 indikator program atau 9% capaian diatas 80% , 151 indikator program atau 52% masih memerlukan upaya ekselerasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan," terangnya. 

Airin menambahkan terkait penurunan lain-lain, seperti pendapatan daerah yang sah pada APBD  tahun anggaran 2020 di jelaskan bahwa dana insentif daerah belum dialokasikan karna belum ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang rincian APBN tahun 2020 dan belum dialokasikan bantuan keuangan Propvinsi Banten karna belum ditetapkan keputusan Gubernur Banten tentang bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota tahun 2020.

Usai rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rosyid mengatakan jawaban walikota mengenai pandangan fraksi-fraksi perihal Nota keuangan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 akan ditindaklanjuti dan di bahas di Badan Anggaran. 

"Saya kira jawaban walikota itu menurut saya nanti akan kita tindaklanjuti, itukan sifatnya jawaban-jawaban juga respon terkait pandangan-pandangan fraksi, nah secara detail, secara komprehensif akan kita bahas dibadan anggaran, apakah nanti termasuk juga keterkaitan tanggapan kita terkait jawaban walikota ini," pungkasnya. (kibo)