Rame-Rame ke Tanah Suci, DPR Mau Tugas Apa Naik Haji Gratis 

Rame-Rame ke Tanah Suci, DPR Mau Tugas Apa Naik Haji Gratis  (Suasana rapat kerja DPR dan kementerian Agama di Mekah/ist)

NONSTOPNEWS.ID - Rombongan DPR RI rame-rame ke Tanah Suci. Para politisi Senayan ini membaur dengan jamaah. 

Dengan alasan tugas, mereka terlihat berdialog dengan jamaah. Walau kunjungan itu resmi tapi tetap saja banyak orang nyinyir. 

Ada yang menuding kalau anggota dewan ke Mekkah dengan alasan tugas hanya jurus jitu agar naik haji gratis. Bahkan, ada jamaah mencibir anggota DPR yang terkesan kedatangannya hanya memakai kouta jamaah haji. 

"Kan lebih baik buat rakyat yang nunggu lama mau naik haji. Akh mau naik haji gratis kali," celetuk jamaah haji asal Jakarta yang dihubungi wartawan, Rabu (7/8/2019). 

Tapi ada juga yang mendukung kedatangan para anggota DPR. "Biarlah agar ada pengawas. Biar mereka tau kalau kita di sini fasilitasnya apa saja," ungkap jamaah dari Bekasi, Jawa Barat. 

Para anggota DPR Rapat Kerja Persiapan Arafah, Muzdalifah, dan Mina bersama Menteri Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Retaz Hotel, Mekah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menjelaskan kehadiran anggota DPR RI ke Tanah Suci sudah diatur dalam undang-undang untuk menjalankan peran pengawasan haji. 

"Kita ini sebagaimana sekian dari pengawas itu didatangkan, ada anggota DPR datang bersama rombongan Komisi, ada pula datang dengan rombongan pimpinan," ujarnya dalam raker tersebut. 

Lantaran sedang masa haji, visa yang diterima oleh anggota DPR pun merupakan visa haji. Meskipun, pengawas yang bertugas itu dibagi dua, ada pengawas persiapan dan ada pengawas pelaksanaan. 

Namun Fahri mengakui, jika orang sudah diberi visa haji untuk melakukan peran pengawasan persiapan, lantas di depan ada Zulhijah mustahil itu diabaikan, akhirnya mereka sekalian berhaji. 

"Tetapi mesti kita tegaskan kalau kita di sini semua kita nombok, Pak. Karena negara tidak menanggung, semua ekses dan dengan standar biasa, haji seperti masyarakat kita," tegasnya. 

"Jadi itulah yang kemudian banyak mempertanyakan kok banyak pengawas haji (dari DPR)? Karena itu tadi, sistem kita, dan undang-undang mengatur demikian dan ada anggota yang merasa ini waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, tetapi sekali lagi ini dibiayai oleh biaya pribadi," Fahri menandaskan.

Dalam raker dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sendiri, anggota DPR memang datang berombongan. Ada perwakilan dari Komisi I, II, V, VI, VII, VIII, dan IX DPR RI. 

Para perwakilan ini membawahkan berbagai bidang yang terkait dengan isu-isu pelayanan haji. Dari transportasi, kesehatan, hingga akomodasi. (Rn/red)