Ramai OTT Pejabat di Meikarta, KPK Bakal Garap Proyek Lippo Grup di Tangsel? 

Ramai OTT Pejabat di Meikarta, KPK Bakal Garap Proyek Lippo Grup di Tangsel? 
Ramai OTT Pejabat di Meikarta, KPK Bakal Garap Proyek Lippo Grup di Tangsel? 
()

TANGSEL - Perusahaan ternama Lippo Grup kini kembali menjadi sorotan publik. Proyek prestisiusnya Meikarta berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT)  dari KPK beberapa waktu lalu. 

KPK pun menetapkan diantaranya Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Sampai Rabu (17/10/2018) siang tadi,  petugas KPK pun mendatangi kantor pusat Lippo Grup di kawasan Karawaci untuk menggeledah guna kepentingan penyelidikan. 

Bukan hanya proyek Meikarta saja yang bermasalah. Proyek superblok Bintaro Embarcadero yang terletak di Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel pun juga diduga bermasalah pula. 

Proyek yang dimiliki oleh PT. Gunung Halimun Elok yang menjadi bagian dari pengembang properti ternama Lippo Grup ini hingga kini terus berjalan. Padahal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  yang dipampang pada papan proyek diduga tak berizin alias bodong.  

Tak hanya IMB, proyek tersebut juga diduga tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena masih dalam kajian. 

Perlu diketahui, untuk pembangunan sebuah pusat perbelanjaan modern atau mal di Kota Tangsel sementara ini belum bisa dilakukan, karena bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW yang sampai saat ini Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) nya masih dalam kajian.

Disisi lain, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran usaha perindustrian dan perdagangan bagian kelima tentang Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Pasal 86 ayat 1 mengatur, setiap lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada RTRW, RDTRW dan Peraturan Zonasi.

Direncanakan superblok Bintaro Embarcadero nantinya terdiri dari rumah sakit, mal hingga apartemen. 

Ditanya hal itu beberapa waktu lalu, pihak humas proyek tersebut mengaku akan mempertanyakan kejelasan izinnya.

"Perihal ini (belum tertibnya IMB), saya belum tahu. Sebaiknya saya cek dulu ke bagian perijinan ya, tks," kata Paulus selaku humas proyek tersebut. 

Berbeda dengan Paulus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tangsel Bambang Noertjahjo, beberapa waktu lalu menegaskan pihaknya belum mengeluarkan izin pembangunan Bintaro Embarcadero.

"Pernah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) nanya, kita sudah kasih jawaban bahwa itu (Embarcadero Bintaro) belum ada IMB yang kita terbitkan. Kalau masih dalam proses iya, proses ya, tapi kalau IMBnya clear, belum kita terbitin," kata Bambang kepada Nonstopnews.id.

Menanggapi hal ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Muksin Alfachry, akhirnya mendatangi lokasi.

"Saya berkoordinasi dengan Perizinan (DPMPTSP), Satpol PP, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR). Mereka  mengatakan bahwa Bintaro Embarcadero sudah memiliki izin pada 2016 lalu. Tapi jika ada perubahan mereka pasti akan kabari," kata pria yang akrab disapa Muksin tersebut, Rabu (17/10/2018).

Muksin juga menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu jawaban dari dinas atau SKPD terkait. 

"Ya nanti kita tunggu informasi dari SKPD bersangkutan. Saya belum follow up lagi," tambah Muksin.

Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Zaki Mubarok menyatakan, terkait penangkapan Bupati Bekasi yang diduga terlibat suap perizinan Meikarta (Lippo Grup), dirinya menegaskan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), perlu berkaca dan mawas diri terhadap hal-hal itu (perizinan).

Menurutnya, para pengusaha hunian dan apartemen di Tangsel, lebih memilih jalan pintas, agar pembangunan dapat dilaksanakan, tanpa memikirkan resikonya.

"Ya, harusnya Pemkot Tangsel lebih berkaca, dengan cara meningkatkan good governance, dimana pelayanan prima tanpa korupsi dan suap," kata Zaki saat dihubungi lewat telepon genggamnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Bekasi, harusnya sebagai momen agar Tangsel terus meningkatkan good governancenya dengan tidak memberikan 'jalan pintas' bagi pengusaha nakal. 

"Pemkot Tangsel perlu menyelidiki atau berhati-hati terhadap pembangunan-pembangunan yang mengambil jalan pintas akan perizinannya, supaya tidak terjadi seperti Bekasi," tambahnya.

Dirinya juga mengingatkan, jika Pemkot tidak ada tindakan, maka masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  harus bergerak menyadarkan sikap acuh pemerintah agar semua bisa berjalan dengan baik. 

"Masyarakat harus mendorong kebijakan-kebijakan anti korupsi, terlebih dalam hal perizinan," pungkasnya. (ak)