PSI Serpong : DPRD Tangsel Banyakan Leha-leha, Milyaran Nguap

PSI Serpong : DPRD Tangsel Banyakan Leha-leha, Milyaran Nguap (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID - Memblenya kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangsel tahun 2018, yang hanya mampu menyelesaikan dua Peraturan Daerah (Perda), dari usulan 18 Perda dan 1 tata tertib mendapat sorotan tajam.

Mirisnya, 2 Perda yang terbentuk, itupun Perda wajib alias Perda rutin seperti Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan APBD Perubahan 2018.

Menurut Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPC Serpong DPD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ratih Utami, transparansi menjadi salah satu faktor anjloknya kinerja anggota DPRD Tangsel.

"Kinerja anjlok, karena tidak ada tranparansi pekerjaan. Masyarakat itu tidak dapat laporan langsung, apa sih yang dikerjakan dewan, itu membahas apa kita tidak tahu. Jadi mereka leha-leha aja, merasa gua pilihan rakyat semaunya aja mereka itu," ungkapnya, Senin malam, di kawasan BSD City (21/1/2019).

Lanjut Ratih menyoroti penggunaan anggaran miliaran dalam pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh Sekertariat DPRD Tangsel, membuat masyarakat harus berpikir ulang untuk menentukan pilhannya di pemilu 2019 mendatang.

"Dengan anggaran 3.4 M kemudian tidak jadi apa-apa menguap dong atau menjadi silpa, berarti itu dewan tidak kerja. Harusnya ini menjadi cerminan masyarakat, harusnya mereka sadar bahwa yang mereka pilih itu tidak kompeten," katanya.

Terkait hal itu, sebagai fasilitator Sekertaris DPRD Tangsel, Dani BA menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi kendala.  Diantaranya perihal koordinasi dengan eksekutif. Dani mengarahkan untuk menanyakan ke Ketua badan pembentukan Perda DPRD Tangsel, Ledi Butar Butar dari Fraksi PDI Perjuangan perihal teknis lebih lanjut.

"Ada delapan Perda inisiatif dan sepuluh Perda usulan, jadi walaupun inisiatif atau pun usulan pembahasannya ya bereng-bareng juga dengan eksekutif. Untuk teknisnya harus ke Bapemperda, ke Bu Ledi, kalau saya kan hanya memfasilitasi," ungkapnya di Gedung DPRD Tangsel Jalan Raya Puspitek Serpong, Selasa (22/1/2019).

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Suhendar mengatakan, kinerja anggota DPRD tangsel dengan hasil output seperti itu membuktikan cacat hasil.

"Mereka (Anggota DPRD) sama saja ga kerja. Hanya setor nama, menikmati tunjangan yang diberikan negara tapi produktivitas tidak ada," jelasnya, Rabu (23/1/2019).

Pengamat ganteng itu juga menyebut, ketika alasan pembahasan Perda karena koordinasi dengan pihak eksekutif (pemkot Tangsel) yang lamban, Suhendar mengatakan bahwa alasan itu terkesan lucu.

"Kalo alasannya itu, ya lucu sekali. Dewan kan punya Hak Interpelasi, Angket dan lainnya. Kalo lamban ya panggil saja. Gimana mau melakukan pengawasan, koordinasi begitu saja ga bisa," tandasnya.

Lanjut Suhendar, dengan Hak yang diberikan kepada anggota dewan, seharusnya bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan agar pembangunan semata-mata untuk kebaikan masyarakat. (ak)