Prioritaskan Zonasi, Gubernur Banten: Permendikbud Ngga Ngitung Kepadatan Penduduk

Prioritaskan Zonasi, Gubernur Banten: Permendikbud Ngga Ngitung Kepadatan Penduduk (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Gubernur Banten, Wahidin Halim menyesalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 yang memprioritaskan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Seperti diketahui, PPDB untuk SMA dilakukan dengan jalur zonasi 90 persen, prestasi 5 persen dan perpindahan orangtua 5 persen. Sementara untuk SMK tersedia lewat jalur pendaftar umum 90 persen, prestasi 5 persen dan pindahan orangtua 5 persen.

Menurut Gubernur, aturan itu untuk pemerataan pembangunan pendidikan bahwa siswa yang tinggal dekat dengan sekolah negeri bahkan terfavorit sekalipun bisa masuk ke sekolah itu tanpa harus bersaing maupun berkompetisi dengan nilai seperti penerapan PPDB sebelumnya yang berdasarkan nilai UN.

"Tapi yang tidak diperhitungkan harusnya secara rasio kalau dihitung jumlah sekolah dengan kebutuhan karena pada daerah yang padat penduduk di mana memang peluang untuk mendapatkan pendidikan lebih besar ini memang beresikonya bahwa sekolah terbatas tapi jumlah peminat tinggi. Ini yang tidak diperhitungkan oleh peraturan menteri pendidikan," katanya, saat memantau pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang, Selasa (18/6/2019).

Wahidin menganggap bahwa PPDB tahun ini yang jalur penerimaan siswanya lebih memprioritaskan sistem zonasi sangat tidak efektif.

"Sebetulnya kalau dilihat secara parsial efektif. Cuma nanti arahnya ke mana banyak orang berharap harusnya dikedepankan prestasi tapi sekarang nggak, harus lingkungan, menurut saya belum efektif," ujarnya. (Ak)