PPDB Online 'Megap-megap', Kinerja Dindikbud Banten Disoal

PPDB Online 'Megap-megap', Kinerja Dindikbud Banten Disoal
PPDB Online 'Megap-megap', Kinerja Dindikbud Banten Disoal
()

BANTEN - Sulitnya masyarakat mengakses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui online, hingga kini menyisakan cerita. Kinerja Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, Banten pun disorot negatif masyarakat.

Terkuak kisruhnya masalah tersebut, disebabkan diantaranya, terlambatnya pemberian password dan user oleh Dindikbud kepada sekolah.

Bukan itu saja, panduan untuk mengakses PPDB Online juga dinilai terlambat. Sebab baru sekira pukul 24.00 Wib hari Selasa, (20/6/2018), baru diedarkan.

Dengan segudang masalah seperti itu, membuat Gubernur Wahidin Halim naik pitam saat Gubernur dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi melakukan sidak ke Command Centre.

Menurut Sumber di jajaran Pemrov Banten yang enggan disebut namanya menyebutkan, kemarahan orang nomor satu di Banten ditambah lagi waktu sidak  diketahui Kepala Dindik Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi tidak berada ditempat.

"Waktu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dateng ke command centre, Kadindik malah ngga ada. Terus, pas Gubernur, Wakil Gubernur sama Sekda ada di Pendopo, Kadindik baru laporan. Jadi kacau kan semuanya," kata Sumber kepada Nonstopnews.id, Jumat (22/6/2018).

Sumber menambahkan, saat ditanya saat menghadap pun, Kadindik tidak bisa memberi jawaban secara detail kepada Gubernur.

"Seharusnya kerja sama antar lembaga di Pemerintahan Provinsi Banten, terlaksana dengan baik. Dalam mengantisipasi permasalahan PPDB tersebut, jangan merasa tau sendiri, padahal banyak masalah," jelas Sumber.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik UIN Syarif Hidayatullah, Djaka Badranaya menyatakan, seharusnya pemerintah memikirkan kendala kendala apa saja yang akan terjadi, dengan trial eror. Sehingga,imbuhnya, kejadian seperti yang terjadi kemarin, tidak berdampak luas di masyarakat.

"Pemerintah seharusnya melakukan trial eror, sehingga kendala yang akan terjadi dapat diantisipasi," kata Jaka saat dihubungi lewat telepon genggamnya.

"Ada informasi juga, terlambatnya pemberian user dan password, itu berarti manajemen waktu dan persiapan saat melakukan kebijakan baru belum siap, baik dari segala aspek.

Buktinya, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur marah marah, server bisa lancar, ngga ada kendala. Itu berarti, aparatur Pemprov, harus diberi tekanan dulu, baru kerja bener," kata Djaka.

Tambah pengamat UIN Syarif Hidayatullah ini, sikap ini yang harus diubah oleh setiap pegawai di Pemprov Banten.

"Sekali lagi, kalau pemerintah hendak mengeluarkan kebijakan baru, apalagi menyangkut aplikasi, harus dilakukan trial eror terlebih dahulu, berfikir kendala maksimum, jangan menganggap enteng setiap permasalahan, terlebih berkaitan dengan kebijakan publik," tegasnya. (ak)