PPDB Banyak Dugaan Pungli, Wagub Banten Bakal Panggil Kepala KCD Tangsel

PPDB Banyak Dugaan Pungli, Wagub Banten Bakal Panggil Kepala KCD Tangsel (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Dugaan maraknya pungutan liar (pungli) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Tangsel yang capai puluhan juta, membuat  marah semua pihak.

Dika (51), salah satu warga Jelupang misalnya, Ia marah melihat proses PPDB dari tahun ke tahun yang menurutnya selalu ada dugaan pungli. Padahal, dia berharap anaknya akan diterima dengan sistem zonasi dengan keberadaan rumahnya yang tak jauh dari sekolah.

"Kesal mas, tiap masukin anak sekolah, ceritanya kayak gini (dugaan pungli) terus," ungkapnya kesal kepada Nonstopnews.id, Rabu (19/6/2019).

Pria yang berprofesi sebagai penjual kopi pinggir jalan ini, juga mengungkapkan kendala ekonomi yang membuat orang tua murid berharap panitia PPDB bersifat adil

"Kalau dimintain uang, kan kita ga ada mas. Saya hanya jualan kecil-kecilan, duit yang dikabarkan harus jutaan kan, berat," ketusnya.

Sementara itu, saat ditanya soal dugaan pungli yang beredar, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi akan memanggil Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten.

"Nanti saya akan panggil KCD yang memang tidak melayani masyarakat. Itu sudah menjadi tugas KCD sebagai penanggung jawab dalam mengurusi urusan pendidikan di setiap wilayah dan provinsi," kata Andika saat ditemui di SMA Negeri 2, Kota Tangsel, Selasa (18/6/2019).

Pemanggilan Kepala KCD, akan dilakukan Wagub, perihal banyaknya keluhan masyarakat yang tidak disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, bahkan, Wagub menganggap Kepala KCD tertutup terhadap keluhan masyarakat tersebut.

"Apa saja yang dikeluhkan (masyarakat) (Kepala KCD) tertutup. Nanti saya panggil dan saya konfirmasi, apakah betul tidak melayani masyarakat," tegas pria yang akrab dipanggil AA tersebut.

Andika menyatakat, sebagai pembantu Kepala Dinas dan Perwakilan Pemerintah Provinsi, KCD harus berperan aktif dalam membantu semua kebutuhan masyarakat, terlebih dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini.

"Kita kordinasi dengan pak menteri dan menyuratinya dengan penambahan rombel (rombongan belajar). Alurnya itu kepala sekolah lapor KCD, KCD lapor Kepala Dinas, dan nanti Pemerintah Provinsi akan membantu," tandasnya. (Ak)