Pernyataan Kepala BPMDes Bima Dianggap Asbun dan Ngawur

Pernyataan Kepala BPMDes Bima Dianggap Asbun dan Ngawur
Pernyataan Kepala BPMDes Bima Dianggap Asbun dan Ngawur
(Istimewa)

BIMA - Pernyataan Kepala BPMDes Kabupaten Bima Andi Sirajudin, ihwal pembatalan hasil Pilkades harus melalui Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dinilai ngawur.

"Pernyataan itu ngawur dan sesat. Sebaiknya Pak Andi harus membaca kembali peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Pilkades," ungkap Akhmad Suhardi, Kuasa Hukum Calon Kepala Desa Lewintana Nomor Urut 2 Budiman, kepada wartawan, Kamis (27/12/2018).

Menurutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02/2015, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sedikit pun tak mengatur mekanisme pembatalan dan pemilihan ulang Pilkades melalui Pengadilan.

Aturan itu juga jelas seperti di Pasal 37 ayat 6 uu no. 6 / 2014 tentang Desa. Pada Pasal 39 Ayat (1) disebutkan, "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa bupati dapat membentuk tim evaluasi dan 
klarifikasi".

Ayat (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 
Bupati.

Pasal 40 Ayat (1) juga mengatur jelas sekali bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan dan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, dapat dilakukan pemungutan suara ulang pada dusun/lingkungan yang 
dianggap bermasalah".

Ayat (2) Pemungutan suara ulang 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan keputusan 
bupati sesuai hasil kerja tim evaluasi 
dan klarifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1).

Ayat (3) Pemungutan suara ulang 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) 
hari setelah ditetapkannya keputusan 
bupati sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (2).

"Jadi, pernyataan Pak Andi itu sangat tidak mendasar. Bagaimana mungkin permasalahan yang tidak memiliki alas hukum yang jelas dibawa ke Pengadilan. Kecuali, Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan dan Pelantikan Calon Kades yang dimaksud, baru bisa kita ambil upaya hukum tersebut," katanya.(*/red)