Permintaan Anggaran BNN Banten Senilai 30 Miliar Dinilai Tidak Wajar

Permintaan Anggaran BNN Banten Senilai 30 Miliar Dinilai Tidak Wajar ((Ilustrasi/Net))

SERANG - Gubernur Banten, Wahidin Halim menyesalkan dan menyayangkan sikap BNN Banten yang menolak pemberian dana hibah tahun 2018 di berbagai media sebesar 2 milyar dengan alasan dana tersebut terlalu kecil dari usulan yang diajukan sebesar 30 milyar yang diperuntukkan untuk kebutuhan rehabilitasi dan sosialisasi.

Dalam hal ini, Wahidin Halim menolak disalahkan, jika dikatakan anggaran hibah tersebut kecil. Pasalnya kata pria yang kerap disapa WH bahwa anggaran tersebut dibahas bersama-sama dengan DPRD.

“Ini kan hibah. Kan DPRD juga yang bahas, kenapa gubernur yang disalahin? Minta lagi ke DPRD, karena yang bahas juga DPRD. Anggaran yang bahas sama-sama, TAPD sama DPRD. Jangan diterjemahkan maunya kita (pemprov),” kata WH.

Dengan tegas, WH  menampik jika pihaknya dianggap tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan narkoba di wilayahnya.  

"Jangan hanya dikarenakan usulan anggaran 30 Miliar melalui Pemprov Banten yang ia tidak setujui lantas marah-marah dan menuduh jika Gubernur tidak komitmen terhadap pemberantasan narkoba," cetus WH.

Dalam kesempatan lain, Ikhsan Ahmad selaku Tenaga Ahli Gubernur Banten bidang media, mengatakan, pada tahun anggaran 2019, BNN Banten mengusulkan pula sebesar 93 milyar (untuk membeli lahan dan pembangunan gedung rehabilitasi).

"Permintaan ini dianggap tidak wajar karena secara vertikal, kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tanggungjawab pendanaan APBN. Sedangkan hibah itu bersifat tidak wajib, diberikan setelah pendanaan program-program Pemprov Banten yang dianggap mendasar sudah dipenuhi," ujar Ikhsan.

Lanjut Ikhsan, saat ini, Gubernur Banten sangat fokus dan concern terhadap pemberantasan narkoba, khususnya di Banten. Langkah strategis preventif yang dilakukan adalah menguatkan kapasitas kelembagaan pesantren di Banten agar menjadi benteng dan lembaga think-thank dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba (termasuk gerakan deradikalisme), penguatan kapasitas kelembagaan sekolah dengan segala aspek mendasar didalamnya agar komunitas sekolah tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, termasuk langkah-langkah pencegahan lainnya.

"Adalah logika yang fatal ketika BNN Banten menolak dan menyalahkan besaran dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Banten karena tidak sesuai dengan besaran jumlah yang diminta oleh BNN Banten kemudian menganggap sia-sia pembiayaan infrastruktur, sekolah, akses masyarakat terhadap kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Dengan sikap BNN Banten seperti itu, kata Ikhsan lagi, masyarakat justru mempertanyakan kompetensi dan komitmen BNN Banten dalam memerangi narkoba. Sebaiknya, BNN Pusat segera mengevaluasi apa yang terjadi di Banten. (*/red)