Permahi Tangerang Bakal Uji Materi Perda Penyertaan Modal Bank BJB Ke MA

Permahi Tangerang Bakal Uji Materi Perda Penyertaan Modal Bank BJB Ke MA
Permahi Tangerang Bakal Uji Materi Perda Penyertaan Modal Bank BJB Ke MA
()

NONSTOPNEWS.ID - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tangerang,  berencana akan melakukan pengujian materi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tentang Penyertaan kepada Perseroan Terbatas Bank Jawabarat dan Banten Tbk (Bank BJB) ke Mahkamah Agung (MA).

DPC Permahi Tangerang menilai, Perda yang statusnya saat ini sudah difinalisasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama Pemerintah Kota Tangsel itu, bertentangan dengan beberapa peraturan diatasnya, dan cacat hukum.

Seperti dikatakan Ketua DPC Permahi Tangerang, Athari Farhani, dalam melakukan penyertaan modal harusnya mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PB1/2003, lalu pasal 41 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan lima prinsip penting dalam melakukan investasi daerah yakni, legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian. 

“Semantara dalam penyertaan modal Bank BJB ini banyak aturan-aturan yang dilanggar, dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pada padal 305 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa dalam kondisi APBD surplus maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang diterapkan melalui Perda,” terangnya, saat ditemui di kawasan Jalan Ciater Raya, Selasa (11/2/2020).

“Disitu jelas kata kuncinya Surplus, nah untuk kondisi Surplus atau Devisit nya kondisi APBD Tangsel tentunya harus dicermati lagi lebih jauh. Sementara, pada naskah akademik Perda penyertaan modal terhadap Bank BJB, hal tersebut tidak dirinci. Jika devisit, tentunya ini sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” sambung Athari.

Kemudian Athari juga mengatakan, secara tehknis Perda penyertaan modal ke Bank BJB tidak relevan dengan Pasal 41  ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa penyertaan modal berbentuk saham, surat hutang dan investasi langsung. 

“Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah pafa  pasal 9, 10 dan 11 mengenai bentuk investasi pemerintah daerah dapat berupa surat berharga serta investasi langsung,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala sub Bagian Dokumen Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Kota Tangsel, Firman Yogaswara menyampaikan bahwa saat itu Perda penyertaan modal ke Bank BJB masih dalam proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Banten, sehingga belum mendapatkan nomor.

“Perda nya belum jadi, masih di fasilitasi oleh provinsi banten. Untuk soal berpa lama selesainya nanti di kabari ya, Sata belum tau berapa lama nya,” singkatnya, melalui pesan Aplikasi WhatsApp, Rabu (12/2/2020). (kibo)