Perda Tata Ruang Wilayah Belum Sah, Investor Mal di Tangsel Galau

Perda Tata Ruang Wilayah Belum Sah, Investor Mal di Tangsel Galau ()

TANGSEL - Belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tangsel, nampaknya akan menjadi permasalahan tersendiri bagi para investor. Terlebih, dalam membuka usaha toko modern berskala besar seperti mal. 

Bagi mereka (investor) yang taat aturan, setidaknya permasalahan itu akan menjadi hambatan bagi yang ingin mendirikan toko modern, pusat perbelanjaan atau mal. 

Setelah sebelumnya pembangunan pusat perbelanjaan Paradise Walk dipermasalahkan karena terbentur dugaan tak sesuai Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang tidak berdasar pada zonasi atau RTRW, kali ini investor sekelas Lippo Grup yang sedang membangun pusat perbelanjaan dikawasan Pondok Aren,  nampaknya harus berbenturan dengan kebijakan yang gamang tersebut.

Ditelisik lebih dalam kepada Camat Pondok Aren, Makum Sagita, dirinya membenarkan adanya pembangunan apartemen, mal dan rumah sakit di wilayahnya, namun pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi, kepada yang bersangkutan (Lippo Grup).

"Iya betul, akan dibangun mal, tinggi itu, tapi saya kurang tahu berapa lantai, karena ijinnya sudah keluar terlebih dahulu sebelum saya dinas definitif (menjadi camat), untuk rekomnya tidak ada itu.  Karena pas saya dilantik, itu sudah berdiri, jadi untuk suratnya, saya tidak menandatangani," kata Makum.

Dalam kesempatan terpisah, ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Perizinan Pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel, Maulana Prayoga, menyatakan bahwa proyek pembangunan Embarcadero Bintaro sudah memiliki IMB.

Namun pihaknya akan mengklarifikasi atau dicek kembali apakah mereka membangun sesuai IMB atau tidak. 

Menurutnya, ijin dikeluarkan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW). Karena RDTRW sebagai rencana teknis, tapi kalau belum mempunyai RDTRW maka ditarik mengacu ke RTRW.

"Kalau IMB itu terkait tata kota, kalau belum ada RDTRW bisa ditarik mengacu ke RTRW. Kalau IUTM saya nggak bisa komentar banyak karena bukan bidang saya. Kalau bisa saya minta waktu karena pimpinan saya lagi memanggil mereka terkait pelaksanaan dan pembangunan itu," kata pria yang akrab disapa Yoga tersebut, Rabu (12/9/2018).

"Nanti kita akan meminta keterangan mereka membangun seperti apa sih, yang jelas gini, mereka sudah memiliki IMB, mereka sudah bisa membangun sebenarnya, cuman kita memastikan ini fungsinya sesuai dengan IMB atau tidak," jelasnya, saat ditemui diruangannya. (ak)