Penyertaan Modal PT PITS Jadi Sandungan Raperda APBD Tangsel 2020

Penyertaan Modal PT PITS Jadi Sandungan Raperda APBD Tangsel 2020
Penyertaan Modal PT PITS Jadi Sandungan Raperda APBD Tangsel 2020
()

NONSTOPNRWS.ID - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyampaikan lima poin utama alasan penundaan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Disampaikan oleh Ahmad Syawqi selaku Ketua Faraksi Gerindra DPRD Kota Tangsel, satu dari lima alasan fraksinya adalah terkait penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangsel, yakni PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS).

Dikatakannya, dalam Raperda APBD Tangsel 2020, terdapat alokasi anggaran sebesar 21 milyar lebih, sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2014 tentang Penyertaaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Namun, hal tersebut belum termasuk penyertaan modal berbentuk aset pasar, yang belum diundangkan.

“Ini menyalahi, karena bunyinya jelas, sebelum persetujuan antara pimpinan DPRD harus selesai dulu menjadi Perda tentang A, B, C. Kalau kita menyetujui ini, menjadi masalah buat lembaga ini, yang saya ingatkan dari kemarin. Tolong selesaikan dulu apa yang menjadi pembahasan-pembahasan,” terangnya, diruang fraksi Gerindra, lantai 2 gedung DPRD Tangsel, Jalan Puspitek Raya, Senin malam (25/11/2019).

Syawqi menegaskan, pengesahaan terkait Raperda APBD 2020 jangan dipaksakan, dengan menabrak tahapan-tahapan sebelum pengesahan, agar kedepannya tidak menjadi sebuah temuan.

“Kalau sudah menjadi persetujuan Perda undangkan dong. Jangan ada kebutuhan masalah satu dan lain hal, terus paripurnanya dipaksakan, akhirnya menjadi temuan. Tujuannya adalah penyempurnaan dan perbaikan, kalau ada masalah jangan dipaksakan. Masa tahapan-tahapan yang sebelum tanggal 30 ditabrak, celaka dong lembaga ini,” tegasnya.

Terpisah, kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Direktur PT PITS, Dudung E. Direja menjelaskan bahwa memang penyertaan modal berbentuk pasar sedang dalam proses di DPRD Tangsel.

“Kalau yang pasar lagi diproses di DPRD. Pasar dengan modal itu berbeda, yang pertama nomor 1 tahun 2014, itu modal 87 Miliar, nah kalau Perda sekarang lagi digodok itu penyerahan pasar ke PT. PITS. Kita nunggu perda dong, kita nunggu perda,” ungkapnya, Selasa (26/11/2019).

Dudung juga mengatakan, bahwa penyertaan modal berbentuk pasar masuk dalam Perda sebelumnya yakni Perda nomor 1 tahun 2014, dengan merivisi pasal-pasal yang ada didalamnya.

“Perda baru tapi istilahnya itu melengkapi perda yang telah ada, kalau yang ada itu bentuknya rupiah yang nomor 1 tahun 2014. Kalau yang ini penyertaan pasar, tergantung Pemerintah nanti, karena perda nomor 1 nggak dicabut, hanya ini pelengkap perda nomor satu tadi,” pungkasnya. (kibo)