Pendapatan Defisit 12,9 Triliun, Anies Baswedan Dinilai Pentingkan TGUPP dan Pencitraan 2024

Pendapatan Defisit 12,9 Triliun, Anies Baswedan Dinilai Pentingkan TGUPP dan Pencitraan 2024 (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID - Data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI mencatat, pada 17 Oktober 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya defisit sebesar Rp 12,9 Triliun.

Merespon hal ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia ( KP3I), Tom Pasaribu menilai, defisit tersebut sebagai bentuk kegagalan Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Defisit anggaran pada APBD Perubahan 2019 ini bukti kegagalan Gubernur Anies dalam merancang dan mengelola keuangan Pemprov DKI," kata Tom kepada wartawan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Defisit APBD DKI ini, menurut Tom, sebenarnya bukan hanya dikarenakan persoalan pertumbuhan ekonomi semata. 

"Saya melihatnya, defisit APBDP DKI Jakarta 2019 terjadi lebih dikarenakan target yang terlalu tinggi tanpa melakukan pertimbangan dan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, serta fluktuasi rupiah terhadap dolar," bebernya.

Dalam hal ini, Tom pun mempertanyakan kinerja tim Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam membantu Anies menjalankan roda pemerintahan.

"Gubernur memiliki tim TGUPP yang digaji tiap bulannya. Ngapain saja mereka? Kok, saat ini Gubernur Anies malah meminta agar gaji TGUPP dinaikkan, padahal tim TGUPP tidak memiliki prestasi apa-apa," cetus Tom.

Selain itu, Tom juga memandang, bahwa pemicu dari defisit tersebut juga lantaran Anies terlalu fokus pada pencitraan dalam bekerja.

"Gubernur Anies sepertinya lebih mengutamakan popularitas dari pada kinerja, demi pencapaian target (politik) 2024. Disisi lain, dia (Anies) juga memanfaatkan kesendiriannya tanpa memiliki wakil dalam mengelola roda pemerintahan Pemprov DKI Jakarta," urai Tom.

"Seandainya Anies bersikap bijak tentu dia akan berusaha melakukan loby-loby agar kursi wakil gubernur segera terisi, agar tugas mengelola roda pemerintahan di tubuh Pemprov DKI lebih ringan dan terarah," sambungnya.

Untuk itu, menurutnya, Anies harus lebih berhati-hati lagi dalam menyusun APBD DKI Jakarta Tahun 2020, mengingat berdasarkan analisa pengamat ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yang tidak akan mudah.

"Gubernur tidak perlu juga membuat target yang begitu tinggi demi popularitas tetapi target tidak tercapai. Menyusun APBD dibutuhkan kehati-hatian, bukan ambisi yang berlebihan," pungkas Tom. (radarnonstop)