Pemprov DKI Jakarta Dinilai Kurang Peduli Terhadap Supir Truk Dinas LH

Pemprov DKI Jakarta Dinilai Kurang Peduli Terhadap Supir Truk Dinas LH (istimewa)

JAKARTA - Kerap terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menimpa para pengemudi truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, membuat pengemudi meminta adanya perhatian dari pemerintah daerah. Sebab, selama ini, apabila si pengemudi tengah menjalankan tugas dan mengalami kecelakaan Pemprov dinilai kurang peduli.

Seperti kecelakaan terjadi beberapa lalu di Cakung - Cilincing, Jakarta Utara."Intinya pengemudi ingin memperjuangkan bila mana ada kecelakaan yang melibatkan pihak kedua ada pertanggung jawaban dari Pemprov DKI. Jangan dibebankan dengan uang sendiri. Setidaknya ada kepedulian dari pemerintah provinsi," tutur R (32) salah satu supir Dinas Lingkungan Hidup di Kec. Penjaringan, Rabu(26/9/2018)

Selama ini ujar R, para supir sudah bekerja keras demi menjalankan tugas hingga 24 jam. Sehingga musibah kecelakaan yang terjadi bukan atas kehendak si supir.

"Jangan bahasanya kelalaian pengemudi jika terjadi kecelakaan. terus apa- apa main pecat, siapa sih yang mau musibah itu terjadi. Kami juga tidak ingin hal itu dialami. Kita kan bekerja dari pagi hingga malam kemudian malam ketemu pagi lagi," pungkasnya.

Sebenarnya kata dia, para supir tidak menuntut banyak, hanya saja mereka meminta perhatian pemprov dari segi anggaran. Apabila ada musibah kecelakaan yang dialami para Supir truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Kami tidak menuntut banyak, cuma meminta Pemprov DKI Jakarta ada tanggung jawabnya. Jangan terjadi kecelakaan ditanggung kami semua, swasta saja ada perhatiannya terhadap supir-supir perusahaan," pintanya.

Sementara itu, Kasatpel Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Matsani membenarkan perihal adanya keluhan para supir truk sampah. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak, karena itu wewenang pimpinan pusat.

"Memang benar, tapi sudah kami bicarakan pada pimpinan, soal keputusannya itukan wewenang pemerintah provinsi dan DPRD DKI," terangnya.(hw)