Pemerintah Rencana Membuka Seluruh Sektor Ekonomi, Pengamat : Ibarat Makan Buah Simalakama, Awas Gelombang Kedua Corona Menyeramkan

Pemerintah Rencana Membuka Seluruh Sektor Ekonomi, Pengamat : Ibarat Makan Buah Simalakama, Awas Gelombang Kedua Corona Menyeramkan
Pemerintah Rencana Membuka Seluruh Sektor Ekonomi, Pengamat : Ibarat Makan Buah Simalakama, Awas Gelombang Kedua Corona Menyeramkan
(Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo/ist)

NONSTOPNEWS.ID - Pemerintah melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklarifikasi rencana pelonggaran pembatasan sosial yang mengizinkan warga dengan usia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas dan bekerja normal. 

Jenderal TNI bintang tiga itu menjelaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat himbauan kepada pemilik usaha yang diberi izin beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, agar memprioritaskan pegawai dengan usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja. Cara ini diyakini dapat menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menangapi hal tersebut, Pengamat sosial politik Tamil Selvan mengibaratkan pemerintah seperti makan buah simalakama dalam menghadapi wabah covid-19 ini.

"Saat ini pemerintah sedang carut-marut menghadapi dua sisi kenyataan, melawan covid-19 atau menyelamatkan ekonomi. Saya melihat sejak awal pemerintah berusaha menyelamatkan dua sisi tersebut, hal itu terlihat jelas dari tumpang tindihnya kebijakan-kebijakan yang diambil sejak awal menghadapi wabah ini. Hasilnya kedua sektor tidak terselamatkan secara maksimal," ujar alumnus magister komunikasi politik universitas Mercu Buana ini kepada awak media, Rabu (13/5/2020).

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini juga menyoroti wacana presiden Jokowi yang mengatakan hidup berdamai dengan corona. Secara teori komunikasi, wacana itu diartikannya bahwa pemerintah sudah berada di titik terendah dalam menghadapi wabah covid-19 tersebut.

"Saya melihat wacana itu dari sisi interaksi simbolik, mengartikan bahwa pemerintah sudah berada dititik terendah dalam melawan covid-19. Hal ini terjadi karena sisi ekonomi yang menjadi batas pertimbangan pemerintah," paparnya.

Kang Tamil menyarankan agar pemerintah belajar dari negara-negara lain yang saat ini juga menghadapi corona. Penerapan lockdown maupun sistem yang serupa di negara-negara lain, menurut pengamat ini berhasil karena ketegasan dalam menjalankannya, dan itu tidak ditemukan dalam penerapan di Indonesia.

"Secara sosial kita lihat, saat ini masyarakat sudah biasa saja. Di pasar banyak orang berkumpul, menjalankan aktifitasnya seperti biasa, di jalanan juga demikian. Hal yang membedakan hanya perkantoran dan sekolah yang ditutup sementara yang berdampak pada banyaknya pekerja yang di PHK. Artinya penerapan PSBB ini cenderung gagal, dan pola pemerintah dalam menjaga laju perekonomian juga gagal," jelas Kang Tamil.

Terkait rencana pemerintah untuk membuka dan menormalisasi semua sektor secara bertahap mulai bulan Juni ditanggapi berbeda oleh pengamat ini. Dirinya mengatakan bahwa gelombang penyebaran kedua tidak bisa dihindari dan bisa jadi lebih besar dari pertama.

"Sebelumnya saya katakan, kedepan bisa jadi perusahaan penerbangan swasta akan disubsidi pemerintah. Dan hari ini salah satu perusahaan penerbangan di Amerika sudah menyatakan diri bangkut. Ini sinyal kuat bagi kita dan pemerintah terkait rapuhnya sektor ekonomi dunia, sehingga pemerintah tidak punya pilihan lain selain membuka kembali semua sektor sesegera mungkin, walau resikonya gelombang penyebaran covid-19 kedua bisa jadi lebih besar," jelasnya lagi.

Selanjutnya Kang Tamil mengatakan bahwa kunci utama dalam kesuksesan melawan corona adalah ketegasan pemerintah. Dirinya menilai ketidak-tegasan pemerintah dalam menerapkan PSBB membuat masyarakat yang sejak awal menerapkan karantina pribadi tengah menjadi korban. 

Sebab mereka tidak mendapat kepastian kapan situasi akan kembali normal, sementara disisi lain banyak orang yang bebas berkeliaran menjadi penyebab curva covid-19 tidak menurun.

"Ini sebenarnya adalah bentuk ketidakadilan. Ada pihak yang dengan sukarela mengkarantina diri dirumah dengan berbagai pengorbanan, namun disisi lain begitu banyaknya orang yang bebas berkeliaran tanpa protokol kesehatan dan tidak dikenai sanksi," tambahnya.

Kedepan, Ia melihat sektor ekonomi dan kesehatan bisa dijaga, asal pemerintah menerapkan ketegasan dalam penerapan aturan protokol kesehatan dan dituangkan dalam sanksi pidana. 

"Misalnya wajib dalam pengunaan masker, penerapan physical distancing, dan sanksi pidana bagi yang melanggar, sehingga azas keadilan berjalan," pungkasnya. (mi)