Pembentukan Perda 2018 Lemot, DPRD Tangsel 'Cuci Tangan' Salahkan Eksekutif

Pembentukan Perda 2018 Lemot, DPRD Tangsel 'Cuci Tangan' Salahkan Eksekutif
Pembentukan Perda 2018 Lemot, DPRD Tangsel 'Cuci Tangan' Salahkan Eksekutif
()

NONSTOPNEWS.ID - Sepanjang 2018, diketahui hanya 2 Peraturan Daerah (Perda) yang terbentuk, itupun Perda wajib seperti Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan APBD Perubahan 2018.

Lemahnya pembentukan Perda tersebut, Sekretaris DPRD, Dani BA mengatakan bahwa, Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau pihak eksekutif yang terkesan sulit bekerja sama.

"Kita siap membahas perda, kadang-kadang Puspem (eksekutif)nya tidak siap, atau sebaliknya. Kendalanya, Perda itu dibuat bersama-sama, kalau seandainya tugas Legislatif tolak ukurnya jelas. Kalau tidak berhasil berarti Legislatif lah. Tapi kalau sekarang agak susah kalau disalahin legislatif, karena itu hasil kesepakatan bersama, Perda itu," kata Dani, Selasa (22/01/2019). 

Sementara itu, Dani menjelaskan bahwa setiap penyusunan Perda, pihaknya selalu menggelontorkan dana.

"Anggarannya untuk Perda ya untuk Perda aja. Jadi anggaran untuk menyusun APBD ada, penyusunan Perda ada, jadi memang rekeningnya khusus untuk penyusunan Perda," tuturnya

Soal anggaran, Dani menyebut selalu berhitung dengan jumlah rancangan Perda yang usulkan. 

"Ketika ada 16 Perda berarti ada 16 anggaran. Total semuanya kemarin itu 18. Kalau anggarannya iya di Setwan, karena masalah tempatnya, makan minumnya. Untuk diluar anggaran fasilitasi, nggak ada lagi," pungkasnya.

Di lokasi berbeda, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPC Serpong DPD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ratih Utami, menyikapi terkait minimnya hasil kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangsel.

Menurut Ratih, transparansi menjadi salah satu faktor anjloknya kinerja anggota DPRD Tangsel, membuat anggota dewan bekerja semau-maunya.

"Menurut saya, kenapa kinerja anjlok, karena tidak ada tranparansi pekerjaan. Masyarakat itu tidak dapat laporan langsung, apa sih yang dikerjakan dewan, itu dewan membahas apa kita tidak tahu, terkait apa kita tidak tahu, sudah sampai mana kita tidak tahu, kapan dikerjain kita tidak tahu, jadi mereka leha-leha aja, merasa gua pilihan rakyat semaunya aja mereka itu," ungkap Ratih.

Ratih menyoroti perihal penggunaan anggaran dalam pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh Sekertariat DPRD Tangsel.

"Berarti kalau misalnya anggaran 3.4 M kemudian tidak jadi apa-apa, menguap dong atau menjadi silpa. Berarti itu dewan tidak kerja. Harusnya ini menjadi cerminan masyarakat, harusnya mereka sadar bahwa yang mereka pilih itu tidak kompeten," katanya. (ak)