Pembangunan SMK 7 Tangsel Dinilai Penuh Kejanggalan, Ini Alasannya

Pembangunan SMK 7 Tangsel Dinilai Penuh Kejanggalan, Ini Alasannya ()

TANGSEL - Proses pengadaan lahan untuk Gedung SMKN 7 Kota Tangsel di RW 03, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, dinilai banyak kejanggalan.

Dilansir berbagai sumber, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tengah membangun gedung SMKN 7 Kota Tangsel senilai Rp10,3 miliar, dilokasi tersebut.

Selain sistem pembayaran lahan yang diduga menyalahi aturan, lokasi lahan sekolah tersebut, tidak memiliki akses jalan.

Diketahui, lahan untuk SMKN 7 berada dalam lingkup tanah milik Franki, salah seorang pegawai swasta yang berada di Jakarta. Sedangkan disisi lainnya, lokasi itu ditutup dengan pembatas tembok milik perumahan.

“Kami warga RW 08 Bintaro Jaya Sektor 2 menolak Pembongkaran tembok pembatas wilayah RW 08 untuk keperluan pembuatan akses jalan dan untuk keperluan apapun yang akan digunakan pihak manapun,” demikian bunyi spanduk yang terpasang di pagar perumahan warga tersebut, Minggu (23/9/2018).

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, tanah seluas sekitar 5.000 m2 lebih milik Suyut itu dibeli Dindikbud Banten pada tahun 2017 dengan harga sekitar Rp2,9 juta per meter persegi.

Namun proses pembeliannya, Dindidkbud Banten melakukan pembayaran bukan kepada Suyut, sang pemilik lahan, melainkan kepada Agus yang tidak diketahui identitas maupun peran dalam proses pembelian tersebut, hingga saat ini.

Lurah Rengas, Agus Salim menjelaskan, bahwa dipilihnya lahan tersebut sebagai lokasi SMKN 7 Kota Tangsel, berawal dari permintaan dari Dindikbud Banten.

“Ada tiga lokasi yang diusulkan oleh tiga kelurahan. Kami mengusulkan lahan di RW 03. Dan akhirnya Dindikbud Banten memilih lahan yang awalnya milik Ibu Suyut itu sebagai lokasi SMKN 7,” ujar Agus Salim, beberapa waktu lalu.

Agus Salim menyatakan, pada awalnya lahan itu milik Suyut, namun terjadi peralihan ke Agus. Sehingga, pada proses pembayarannya Dindikbud Banten mentransfer ke rekening Agus.

Namun, lanjut Agus Salim, saat dibebaskan proses pelepasannya pun hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Suyut dan Agus.

“Jadi Dindikbud Banten membeli lahan itu dari Pak Agus yang surat-suratnya masih berdasarkan PPJB, belum ada AJB (Akta Jual Beli) tanah,” beber Agus Salim. (*/ak)