Pembangunan Responsif Gender, Banten Sabet Penghargaan APE 6 Kali

Pembangunan Responsif Gender, Banten Sabet Penghargaan APE 6 Kali (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menerima penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebanyak 6 kali. Hal ini menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Banten, memang dilakukan dengan berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.

“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan peran-peran institusional perempuan dalam sektor publik khususnya melalui perencanaan pembangunan responsif gender,” kata Wagub dalam sambutannya pada acara pembukaan Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 di ICE BSD Tangerang, Rabu (24/4/2019).

Acara yang dihadiri ratusan perwakilan Pemda se-Indonesia tersebut dibuka oleh Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yembise. Turut Hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Wagub mengungkapkan bahwa Pemprov Banten berkomitmen terhadap penyelenggaraan pembangunan berbasis gender guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Karena, lanjut Wagub, kesetaraan gender akan mempercepat proses pembangunan terutama kaitannya dalam pembangunan sumber daya manusia.

Hal tersebut mengacu pada kebijakan formal dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor Nomor 80 Tahun 2014 tentang Percepatan Pengarustamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten.

“Pemprov Banten terus berupaya meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan daerah,” tuturnya

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise mengatakan, melalui rakornas kali ini diharapkan dapat merumuskan berbagai solusi atas permasalahan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.

"Tujuan pembangunan juga harus ada  perlindungan perempuan dan anak yang lebih sinergis dan optimal sebagai pemenuhan hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai cita-cita pembangunan nasional," ujar menteri perempuan asal Papua itu.

Untuk diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PPPA (Rakornas PPPA) 2019 yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Rakornas kali ini digelar dalam rangka menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data, dan intelegensi artifisial. Rakornas pun mengusung tema, “Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0". (*/Eag)