Pasca Carut Marut PPDB Online, Bang Ben : Permendikbud 14 Terkesan Dipaksakan dan Perlu Dievaluasi

Pasca Carut Marut PPDB Online, Bang Ben : Permendikbud 14 Terkesan Dipaksakan dan Perlu Dievaluasi ((ak|nonstopnews.id))

TANGSEL - Kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online, seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 14, yang menerapkan sistem zonasi, nampaknya masih belum tepat dilakukan, terlebih di Kota Tangsel.

Hal itu menurut Wakil Walikota, Benyamin Davnie, sistem zonasi yang digagas oleh Pemerintah Pusat, dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan. Namun, dengan kondisi di Tangsel, hal itu justru menjadi polemik tersendiri.

"Tangsel itu hanya punya 22 sekolah SMP, sementara SD ada 150 an. Nah, dengan kondisi lulusan SD yang mwncapai 25 ribuan, sementara daya tampung SMP Negeri hanya 6000-an saja, maka akan sangat sulit. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi," kata Benyamin Davnie kepada wartawan, Selasa (31/7/2018).

Dengan kondisi tersebut, pria yang akrab disapa Bang Ben itu menyatakan, penambahan sekolah bukan merupakan solusi yang tepat, namun lebih kepada evaluasi sistem zonasi.

"Dari 54 kelurahan yang ada di Kota Tangsel, kita hanya memiliki 22 SMP Negeri. Penambahan gedung sekolah bukan menjadi solusi satu-satunya, walaupun nanti akan kita bangun. Namun, lebih kepada evaluasi kebijakan. Evaluasi terhadap sistem zonasinya itu," ungkap Bang Ben.

"Kemarin itu, ada anak yang nilai Nem nya kecil, tapi karena zonasinya masuk, dekat dengan sekolah, akhirnya bisa sekolah. Sementara ada anak yang punya prestasi bagus, nilainya bagus, tapi karena zonanya jauh, akhirnya ngga bisa masuk ke sekolah itu. Mungkin, menurut saya, porsinya saja yang disesuaikan. Misal, untuk yang masuk zona, dikasih 70%, sisanya dari luar zona, jalur prestasi. Tentu nanti kita akan evaluasi," tegasnya.

Diketahui, beberapa orang tua menyesalkan sistem zonasi yang dianggap mempersulit anak-anaknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri. (ak)