Pakai Harga Resmi Pertamina, Dishub Tangsel Beli Solar 8700??

Pakai Harga Resmi Pertamina, Dishub Tangsel Beli Solar 8700?? ()

TANGSEL - Setiap pembelanjaan barang dan jasa pada Pemerintahan Daerah (Pemda), sudah dipastikan merujuk kepada Standar Satuan Harga (SSH).

Dalam peraturannya, SSH diperuntukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeluarkan anggaran, tidak melebih standar yang sudah ditentukan oleh Pemda atau Pemkot tersebut.

Namun, SSH yang ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Terbukti dalam SSH Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel.

Tertulis dalam DPA Tahun 2018, pembelian BBM untuk kendaraan dinas, mulai dari Kepala Dinas, hingga Bus Trans Anggrek, yang pembeliannya  bervariasi, tertera dalam DPA, 2 jenis BBM tersebut, Rp. 8400 dan Rp. 8700 per liternya.

Saat Nonstopnews.id melakukan penelusuran ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Coco 31.153.01 yang terletak di BSD, Abdul salah seorang pengawas menyatakan, saat ini BBM jenis Pertalite berkisar di harga Rp. 7900, dan Solar Rp. 5150.

"Kita dari Pertamina belum ada kenaikan atau penurunan harga, untuk dua jenis BBM tersebut. Harga masih sama, kecuali BBM jenis Pertamax dan Pertamina Dex. Pertamax itu harganya Rp. 10.400, Pertamina Dex, Rp. 11 ribuan," kata Abdul saat ditemui diruang kerjanya.

Saat dihubungi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dishub Tangsel, Cahyana menyatakan, SSH sudah ditentukan oleh Peraturan Walikota (Perwal), dan setiap dinas harus mentaati karena peraturan tersebut bersifat mengikat.

"SSH tentu (berdasarkan) Peraturan Walikota (Perwal). Tergantung anggaran yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),  tepatnya bisa tanya ke tim TAPD. Kalau Perwal pasti mengikat, yang penting tidak melebihi SSH. (Pembelian BBM) Kontrak dengan Pertamina berdasar harga resmi pemerintah," kata Cahyana.

Cahyana menambahkan, pihaknya berusaha mendapatkan BBM Subsidi, dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan beberapa SPBU milik Pertamina, dengan kode 31.

Namun, kata Cahyana, SPBU dengan kode 31 tersebut menyatakan, BBM Subsidi dikhususkan kendaraan berpelat hitam.

"Sudah kita coba ke beberapa SPBU, tapi mereka menggunakan bahasa yang sama bahwa BBM Subsidi, hanya berlaku untuk pelat hitam. Karena pelat merah,  diperintahkan oleh pemeriksa untuk melakukan kerjasama dengan SPBU 31," tutur Cahyana lewat pesan whatsappnya. (ak)