OPD di Tangsel Ini Sewa Kantor 1,5 Miliar, Pengamat : BPK Harus Lakukan Audit

OPD di Tangsel Ini Sewa Kantor 1,5 Miliar, Pengamat : BPK Harus Lakukan Audit (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tangsel menyewa kantor operasional hingga Rp.1,5 Miliar.

Diketahui OPD tersebut, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) yang kini menyewa sebuah perkantoran di Gedung Intermark, Serpong, Kota Tangsel.

Pengamat Kebijakan Publik dari Bugdeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyatakan bahwa, yang dilakukan oleh OPD tersebut merupakan salah satu ketidakefisienan dalam menggunakan anggaran.

"Jelas tidak boleh, Pemerintah Daerah (Pemda) kan punya kantor, lalu OPD sewa kantor untuk apa? untuk jelasnya, harus lihat kontraknya. Dan sebaiknya minta BPK (untuk) melakukan audit investigasi," kata Amir saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Selasa (23/4/2019).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh OPD tersebut sudah mencederai Undang-undang tentang efisien anggaran pada sistem pemerintahan daerah.

"Jelas mencederai UU. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 jelas, tentang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam Nawacita Presiden Joko Widodo juga jelas," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DBPR Kota Tangsel, Dendi Priyandana belum dapat dimintai keterangan terkait kontrak Penunjukan Langsung (PL) sewa kantor untuk operasional DBPR.

Keterangan Kepala Dinas DBPR akan ditayangkan pada berita selanjutnya, apabila sudah dapat dikonfirmasi. (Ak)