Miliaran Anggaran Perjalanan Dinas Luar Dewan Tangsel Masuk Radar KPK

Miliaran Anggaran Perjalanan Dinas Luar Dewan Tangsel Masuk Radar KPK (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Pengamat Kebijakan Publik dari Bugdeting Metropolitant Watch, Amir Hamzah berencana bakal mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas luar para anggota DPRD Tangsel 

"Saya akan datangi KPK, dan meminta lembaga antirasuah tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas luar anggota dewan," kata Amir saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/4/2019).

Amir menegaskan, setelah banyaknya informasi yang beredar di media-media, bahwa hingga kini DPRD Tangsel masih enggan membuka penjelasan terhadap anggaran tersebut, membuat dirinya mengambil langkah pelaporan.

"Ya kan ramai tuh di berita-berita. Sampai saat ini, DPRD Tangsel pun masih menutup diri terhadap keterbukaan informasi perihal penggunaan anggarannya," tegasnya.

Seperti yang sebelumnya diinformasikan, bahwa perjalanan dinas luar para legislator tidak diperlukan. Pasalnya, jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak memerlukan perjalanan tersebut.

Menurutnya, dalam usulan yang diberikan oleh OPD, sudah lengkap beserta naskah akademik.

"Kan saya bilang beberapa waktu lalu. Raperda usulan OPD itu sudah komplit, jadi ngga perlu lagi perjalanan dinas luar yang hanya menghabiskan anggaran," tambahnya.

"Apalagi seperti informasi yang beredar, Perda yang ditelurkan pun tidak sebanding dengan anggaran yang sudah habis diserap," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPRD Tangsel, Dani Bima Satria menyatakan bahwa, dalam penggunaan anggaran tidak terdapat permasalahan. Namun, pernyataannya tidak didampingi dengan data yang dimohon oleh wartawan.

"Kalau anggaran kita ngga ada masalah. Apalagi sekarang kan kita banyak yang audit. Ada KPK, BPK, Kejaksaan," kata Dani beberapa waktu lalu. (ak)