Mengaku Tanahnya Dirampas BSD dan Bintaro Jaya, Warga Minta Tolong Ke Jokowi

Mengaku Tanahnya Dirampas BSD dan Bintaro Jaya, Warga Minta Tolong Ke Jokowi
Mengaku Tanahnya Dirampas BSD dan Bintaro Jaya, Warga Minta Tolong Ke Jokowi
(Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Sejumlah warga yang mengaku tanahnya dikuasai oleh pengembang, menggelar aksi demonstrasi dengan membawa baliho bertuliskan "Pak Jokowi, #BalikinTanahRakyat, yang dirampas konglomerat". 

Para pendemo meminta tolong kepada Presiden Jokowi, di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (04/3/2019).

Dalam aksinya, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) bersama ormas Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) DPAC Serpong, menuntut dikembalikan hak mereka, yang diduga dirampas oleh sejumlah perusahaan pengembang besar seperti PT BSD dan PT Jaya Real Property (Bintaro Jaya). 

Sutan Ismail Alamsyah selaku salah seorang perwakilan warga, menjelaskan mengenai permasalahan yang dialami oleh sejumlah warga.

"Aksi hari ini kita menyampaikan aspirasi masyarakat, banyak tanah masyarakat terutama diwilayah Serpong BSD yang terzolimi oleh pengusaha-pengusaha besar," ujarnya. 

Menurut Sutan Ismail, modus para pengembang besar itu, secara tiba-tiba menempati tanah warga dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan memasang plang tanda milik. 

"Tanah masyarakat, secara tiba-tiba ditempatin tanpa pemberitahuan kepada pihak warga, tiba-tiba tanah tersebut bisa menjadi sertifikat HGB, dan dipasanglah plang oleh perusahaan besar yang ada disini. Mungkin Sinarmas atau BSD, kami sangat keberatan dengan cara mafia-mafia tanah seeperti itu," tuturnya.

Ismail juga merasa bersyukur, aspirasi warga ditemui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tangsel untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan ini. 

"Tadi setelah bertemu pihak BPN Alhamdulillah sudah ada titik terang, mereka sudah mau membantu menyelesaikan permasalahan ini, dan diarahkan agar melapor kepada Kepolisian atau nanti dengan cara mediasi melalui BPN," bebernya. 

BPN lanjut Sutan Ismail akan memanggil kedua pengembang besar itu untuk mediasi. 

"Mereka akan ada pemanggilan kepada pihak BSD atau Bintaro, kalau tidak ada kelanjutan disilahkan untuk dilaporkan ke polisi," tambah Sutan, usai melakukan mediasi dengan pihak BPN Kota Tangsel.

Sementara itu, Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada BPN Tangsel Kadi Mulyono mengungkapan hasil mediasi pihak BPN bersama warga dari FKMTI dan Ormas BPPKB.

"Tadi kami mendapat kunjungan berupa demonterasi dari FKMTI. Sudah kami terima mereka menyampaikan beberapa hal yang nantinya akan kami tindak lanjuti, antara lain permasalahan sepuluh tanah warga yang merasa hak haknya dirampas oleh pihak lain atau pengembang, pengembang dari PT BSD dan PT Jaya Real Property, kemudian antara masyarakat dengan masyarakat," ujar Kadi.

Adapun dari pengakuan warga, sejumlah bidang tanah yang dirampas oleh Sinarmas Land Bsd yaitu, tanah milik Nasib bin Jimbling dengan luas 4.000 m2, Ani Wafan luas tanah 9.990 m2, Gupang Djuni luas tanah 9.600 m2, Hajah Zahro luas tanah 18.000 AJB 1984, Ny.Ir Vergawati luas tanah 5.000 m2 AJB 1999, Ali Lugina luas tanah 2.500 m2 SHM 1974, Sahid bin Miin Ali 1.856 m2 dan Rusli Wahyudi luas tanah 25.000 m2.

Kemudian tanah warga lainya yaitu, tanah milik Sri Cahyani yang luasnya 2.000 m2, dan Hasanah 2.700 m2, yang diduga dirampas oleh PT Jaya Real Property Bintaro. (ak)