Mayoritas Fraksi DPRD Banten Tak Mau Ada Interpelasi Kepada Gubernur Banten

Mayoritas Fraksi DPRD Banten Tak Mau Ada Interpelasi Kepada Gubernur Banten (Foto : Antara)

NONSTOPNEWS.ID – Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) berbuntut panjang. Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti PDI Perjuangan mengusulkan hak interpelasi.

Terbukti, hingga Rabu (3/5/2020), sudah ada 15 anggota DPRD Banten yang telah menandatangani permohonan usulan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten. 15 orang itu terdiri dari 13 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 1 fraksi PSI, 1 fraksi Gerindra.

Tetapi, pandangan-pandangan berbeda juga terjadi di masing-masing internal Fraksi DPRD Banten itu. Seperti halnya Fraksi PKB, Demokrat dan NasDem.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Banten, Umar Bin Barmawi menjelaskan, perkembangan terkait interpelasi pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB menilai bahwa hal tersebut biasa dilakukan oleh seorang kepala daerah dan dirasa tidak berdampak sistemik.

“Karena bukan subtstansinya yang dimasalahkan. Jadi fraksi kami tetap tidak sependapat dengan rekan-rekan yang menghendaki interpelasi di mana situasi pada saat ini pemerintah daerah sedang fokus dalam hal penanganan dampak Covid-19,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Terpisah dari Umar, Sekretaris Fraksi Demokrat, A. Jazuli Abdillah mengatakan, jika ada anggota DPRD Banten yang mengusulkan hak interpelasi itu sah-sah aja.
Namun, pihaknya sejauh ini mengaku tak sempat berfikiran untuk ikut-ikutan mengusulkan hak interpelasi, apalagi ikut menandatangani.

“Apalagi soal RKUD, kan uda ada forumnya saat rapat konsultasi seluruh fraksi nanya dan minta klarifikasi, dan saat itu juga dijawab dari hulu sampai hilir oleh gubernur,” kata Jazuli.

“Interpelasi itu hak bertanya kan? Lalu dijawab, kan materinya sudah ditanya dan sudah dijawab, oleh karenanya bagi demokrat dan teman-teman yang gak ikut ngusulin mah sudah faham, substabsinya sudah selesai,” sambungnya.

Diakuinya, dinamika yang berlangsung sejauh ini hanya menyisakan ketidakjelasan, lantaran dinilai masih banyak agenda-agenda penting ke depan yang menjadi konsentrasi dewan untuk kepentingan rakyat.

“Istilahnya ‘mubazir’, hak dewan diumbar-umbar jadi bising terhadap sesuatu yang uda jelas. Kecuali lagi yang gak ada kerjaan lain,” ucapnya.

“Justru bila mau membuka tabir secara jelas dan terbuka sih tanggung, bentuk pansus aja agar lebih mendalam dan komprehensif, seperti pansus Bank Banten atau Pansus BGD (Banten Global Development) misalnya, ini yang pandangan-pandangan yang berkembang di internal DPRD. Itu kan sah-sah aja sebagai pilihan-pilihan pandangan,” sambungnya.

Selanjutnya, Ketua fraksi Nasdem-PSI, DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf juga mengatakan hal yang sama, meski sikapnya tak sama dengan Wakil Fraksi PSI, Maretta Dian Arthanti yang ikut menandatangi usulan hak interpelasi tersebut.

Furtasan mamandang, jika pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB itu sudah diketahui subtansinya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Banten dan Gubernur Banten, Senin (27/4/2020) lalu.

“Subtansi sudah dipertanyakan di RDP itu, kemudian sudah dijawab semuanya,” ucapnya.

Ia mengaku telah faham atas kebijakan RKUD dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten yang telah dilakukan Gubernur Banten, Wahidin Halim, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur (Kepgub) Banten nomor 580/Kep144.Huk/2020.

Fraksi Gerindra DPRD Banten Masih Mengkaji Dasar Hukumnya

Sementara Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten masih mengkaji aturan perundang-undangan tentang kebijakan Gubernur Banten memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Hal ini di ungkapkan Agus Supriyatna Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten yang dihubungi News KP3B melalui sambungan WhatsApp, Rabu (3/6/2020).

PAN Dan PPP Tak Setuju Interpelasi 

Setelah Fraksi PKB, Demokrat dan NasDem tak sependapat dengan adanya interpelasi Gubernur Banten, kini PAN dan PPP juga ikut angkat bicara. Kedua fraksi tersebut juga tak sependapat bahkan tak menghendaki adanya interpelasi.

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra mengatakan, Fraksi PAN tak sependapat terkait adanya pengguliran interpelasi terhadap kebijakan gubernur tersebut.

“Kita belum ikut di interpelasi yang digulirkan PDI P. Gak sependat, kita gak tau juga dasar pengguliran interpelasi atau kajian-kajian mereka,” ujar Dede saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2020)

Senada dengan Dede, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banten, Ishak Sidik juga mengaku tak sependat terkait adanya pengajuan interpelasi soal pemindahan RKUD tersebut.

Meski demikian, Ishak mengatakan, jika interpelasi itu merupakan hak setiap anggota DPRD Banten, di mana hak tersebut diatur dalam undang-undang dan juga tata tertib DPRD. (AU)