Langgar Aturan, Pemasangan APK Bacaleg Mengarah ke Pidana Pemilu

Langgar Aturan, Pemasangan APK Bacaleg Mengarah ke Pidana Pemilu ()

TANGERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang melarang bakal calon legislatif ( bacaleg) yang akan maju sebagai caleg dalam pemilihan umum tahun 2019, untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye ( APK) yang mencantumkan logo partai, nomor urut calon legislatif dan daerah asal pemilihan ( Dapil).

Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye ( APK) yang mencantumkan nama partai, nomor urut calon legislatip dan daerah pemilihan ( dapil), sudah dianggap melanggar peraturan.

Peraturan yang dimaksud Andi antara lain, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 797 
SE KPU RI No 216/PL/01.05-SD/06/KPU/II/2018 perihal kampanye pada pemilhan umum, surat edaran bawaslu provinsi nomor 055/K/BT/PM./04.00/IV/2018. Perihal pengawasan pra kampanye.

" Kami menghimbau kepada Bacaleg yang sudah memasang Alat Peraga Kampanye ( APK) untuk mencopot sendiri APK yang sudah terpasang, jika tetap membandel maka akan mengarah kepada pidana pemilu" terang Andi Irawan, Kamis (30/08/2018).

Andi menambahkan, sesuai dengan tahapan, kampanye serentak akan dilaksanakan tiga hari setelah diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU. 

Rencananya, imbuh Andi, KPU akan melakukan pengumuman DCT pada 21 September 2018.

" Bakal calon akan diperbolehkan kampanye pada tanggal 23 September 2018, namun harus dilaksanakan secara aman, tertib dan terkendali" tandasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya komplik dan pelanggaran kata Andi, Bawaslu akan terus melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat, untuk tahapan pertama, Bawaslu dan KPU sudah melaksanakan rapat dengan Satpol PP.

" Bawaslu juga masih mencermati Daftar Calon Sementara ( DCS) yang diumumkan pada tanggal 2 - 12 Agustus lalu, untuk DCS yang berasal dari TNI dan Kades yang masih aktif, kami meminta kepada KPU umtuk menyertakan persetejuan pengunduran diri dari instansi terkait" tandasnya. (ak)