KPK Bakal Garap Pelimpahan Aset di Tangerang Raya, Aset Perumdam TKR di Tangsel Termasuk?

KPK Bakal Garap Pelimpahan Aset di Tangerang Raya, Aset Perumdam TKR di Tangsel Termasuk? (Korsupgah KPK Wilayah II Privinsi Banten, Asep Rahmat Suwanda/KB)

NONSTOPNEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggarap permasalahan aset di tiga wilayah Tangerang Raya, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Dalam hal ini, melalui Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK akan mengawasi inventarisasi peralihan sejumlah aset, sebagai akibat dari pemekaran wilayah tersebut.

Seperti disampaikan oleh Korsupgah KPK Wilayah II Privinsi Banten, Asep Rahmat Suwanda, saat menggelar rapat bersama dengan tiga perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait, yang dilaksanakan diruang rapat Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany.

"Kami fokus pada permasalahan aset diantara 3 kabupaten kota di Tangerang Raya. Ini tejadi sudah sejak lama mulai pemekaran menjadi 3 Pemda. Intinya kami sepakat melalui 3 sekda masing-masing, akan mencari solusi terbaik. Jadi setelah ini, ada tahapan-tahapan yang harus disepakati," ujarnya di kantor Wali Kota Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Selasa (21/7/2020). 

Dikatakannya, mengenai aset di tiga wilayah Pemda tersebut banyak dijumpai banyak persoalan. Diantaranya, ada beberapa aset tidak diketahui keberadaannya, ada pula yang jumlahnya menyusut.

“Misalnya ada aset-aset yang diserahterimakan ada, misalnya asetnya tidak diketahui dimana, ada juga aset yang jumlahnya sudah berkurang, ada yang dikuasai pihak ketiga. Terus ternyata ada yang masih dikerjasamakan dengan pihak lain tapi belum bisa dieksekusi. Detilnya banyak, tapi intinya nanti tim kecil di masing-masing Pemda satu bulan kedepan sudah ada keputusan, jadi nanti ada siapa yang mengelola, siapa yang memanfaatkan, untuk apa, itu jelas," terang Asep. 

Dia juga mendapati laporan, tidak adanya pencatatan sekitar 20 aset desa, yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tangerang, namun kini masuk wilayah Tangerang Selatan, setelah pemekaran. Namun, aset-aset desa tersebut tidak tercatat. 

“Kalau 20 yang dimaksud, itu karena dulu ada pemekaran. Karena itu dulunya tanah desa, sekarang desa beralih status jadi kelurahan dan ternyata sekarang masuk kawasan kabupaten Tangerang, tapi pemerintahan Tangerang Selatan, yang urgent, aset ini tidak dicatat dimanapun. Di kota Tangsel tidak dicatat, karena dulu tanah desa. Desa punya pemerintahan sendiri. Di kabupaten Tangerang yang punya wilayah juga tidak ada," ungkap dia. 

Untuk itu, pihaknya meminta masing-masing Pemda di tiga wilayah Tangerang, membentuk tim kecil, yang bertugas menginventarisir aset-aset tersebut. 

“Jadi fokus kami mencatat itu sebagai aset negara dulu. Terlepas nanti mau di Tangsel atau di Kabupaten Tangerang, itukan cuma kantung kiri kantung kanan saja. Tapi yang pasti, aset itu dicatat sebagai aset negara dari pada sekarang tidak ada yang mencatat satupun. Artinya, kalau itu tidak diselamatkan bisa hilang, itu yg eks eks desa mungkin itu yg dimaksud, tanah bengkok, sawah-sawah, satu bidang ada yang 5000 meter, ada yang 3 hektar. Menurut saya dari sisi nilai tidak terlalu wah, tapi perlu diselesaikan," pungkasnya.

Sementara, dari informasi yang beredar, terdapat sejumlah aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang berada diwilayah Kota Tangsel, yang telah berdiri sejak belum dimekarkannya Tangsel. Aset tersebut diduga masih belum jelas kepengurusannya. (Kb)