KNPI Desak James Riady Diperiksa, Pengamat : Itu Aksi Menjaga Marwah Polri

KNPI Desak James Riady Diperiksa, Pengamat : Itu Aksi Menjaga Marwah Polri (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID - Kerumunan massa yang terjadi di Waterboom Lippo Cikarang mengakibatkan pencopotan Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Sukadi yang dianggap melakukan kelalaian.

Hal ini membuat Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menyerukan agar Polri dapat memproses James Riady yang diketahui sebagai pemilik wahana bermain tersebut.

“Lippo Group hanya mementingkan bisnis semata. Tiket masuk yang tadinya Rp95 ribu didiskon menjadi Rp10 ribu dan dijual online, membuat antusiasi orang membludak ke waterboom. Padahal, pemerintah secara tegas melarang adanya kerumunan massa di tengah pandemi,” ujar Haris

Menanggapi hal ini pengamat sosial politik nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KNPI merupakan langkah untuk menyelamatkan wajah pemerintah.

"Jangan dianggap KNPI tendensius, justru pemerintah harus berterima kasih. Kemarin Habib Riziek Shihab (HRS) dipidana karena kasus prokes, nah kali ini ada kasus serupa, pemerintah melalui polri harus memberikan sikap tegas yang sama. Wajah keadilan pemerintah ini yang diperjuangkan KNPI," Jelas pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini, melalui pesan singkatnya, Kamis (14/1).

Kang Tamil menjelaskan bahwa dengan melakukan pencopotan terhadap Kapolsek Cikarang Selatan, artinya Polri telah menyetujui bahwa telah terjadi pelanggaran protokoler kesehatan di waterboom cikarang.

"Pencopotan (kapolsek) itu tanda bahwa fix ada pelanggaran prokes. Nah, masyarakat menunggu tindak lanjut kepolisian. Jika bicara tanggung jawab maka secara hirarki, CEO yang harus bertanggung jawab. Saya kira pemanggilan James Riadi menjadi indikator penting salam hal ini," ujar Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa kasus penangkapan Habib Riziek merupakan tindak pidana prokes pertama, dan cukup menjadi perdebatan diberbagai kalangan, sehingga kecepatan Polri dalam memeriksa pimpinan Lippo Group tersebut akan mengembalikan citra polri yang bersikap adil dalam menindak kasus hukum.

"Dalam kasus HRS Polri dianggap berjalan sangat cepat dan tegas, nah jangan sampai muncul opini bahwa dalam menghadapi Pengusaha Polri justru lembek. Saya kira ini yang diperjuangkan KNPI hingga sampai melakukan gerakan aksi, sebab citra wajah keadilan Polri dipertaruhkan disini," tutupnya. (red)