Kemendagri Fasilitasi Pemda yang Ingin Bantu Korban Gempa Lombok

Kemendagri Fasilitasi Pemda yang Ingin Bantu Korban Gempa Lombok ((istimewa))

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Pemerintah Daerah yang ingin ikut berperan dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok) yang saat ini sedang ditimpa bencana gempa bumi.

Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah tersebut, dilakukan Kemendagri melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6131/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6132/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia. Kedua surat tersebut perihal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

Disebutkan dalam rilis Humas Kemendagri, Selasa (21/8/2018), bahwa fasliitasi Kemendagri terhadap pemerintah daerah se-Indonesia ini, didasari dari beberapa hal yaitu meliputi merespon surat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 900/1206/BPKAD/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 perihal permohonan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia dan tembusannya antara lain kepada Menteri Dalam Negeri.

“Yang pada intinya memohon untuk dapat diberikan bantuan keuangan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Provinsi NTB,” bunyi rilis tersebut.

Selanjutnya, tingginya animo beberapa Pemerintah Daerah (diluar NTB) yang hendak berpatisipasi menggunakan APBD masing-masing untuk memberikan bantuan kepada masyarakat NTB yang terdampak bencana.

Pertimbangan lainya, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melakukan fasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada daerah yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat NTB yang terdampak bencana.

Menurut Kemendagri, semangat surat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah sebagai bentuk fasilitasi Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah yang akan berpartisipasi memberikan bantuan kepada masyarakat NTB yang terdampak gempa bumi dan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. (*/red)