Kata Kadis LH DKI Soal Keluhan Supir Truk Sampah Sudah Jadi Perhatian 3 Tahun Lalu

Kata Kadis LH DKI Soal Keluhan Supir Truk Sampah Sudah Jadi Perhatian 3 Tahun Lalu (istimewa)

BALAIKOTA - Terkait permasalahan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai kurang peduli terhadap anggaran atas peristiwa kecelakaan yang dialami oleh para pengemudi truk sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Aji menjelaskan, keluhan pengemudi tersebut sudah menjadi perhatian pihak Dinas sejak 3 tahun lalu.

"Hal ini sudah jadi perhatian dinas LH sejak 3 tahun lalu. Kita pernah coba diskusikan ke BPKD dan inspektorat juga," jelas kepala dinas dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu(26/9/2018).

Namun soal jam kerja pengemudi truk sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ujar Isnawa, tidak ada pengemudi yang bertugas selama 24 jam. 

"Sistem kerja dibagi per shift oleh masing-masing Kasatpel Kecamatan," tandasnya.

Diungkapkan Isnawa, para pengemudi truk sampah Dinas Lingkungan Hidup juga diberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dinas juga mengadakan pelatihan safety driving kepada pengemudi bekerjasama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan pabrikan kendaraan.

Apalagi, Dinas Lingkungan hidup memiliki Paguyuban, secara otomatis, apabila supir mengalami musibah kecelakaan maka paguyuban Dinas Lingkungan hidup akan mengumpulkan anggaran untuk meringankan si pengemudi jika ada tuntutan dari pihak korban. Bahkan, ia pun merogoh kocek pribadi nya untuk turut membantu para pengemudi truk sampah.

"Pengemudi yang tidak disiplin, membawa kendaraan secara ugal-ugalan, dan mengemudi dalam keadaan mengantuk tentu kami berikan hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja mereka. Kita ada paguyuban supir, beberapa kali saya bantu pakai uang pribadi," bebernya.

Perlu ditekankan tegas Isnawa, pengemudi truk sampah menggunakan kendaraan yang merupakan Barang Milik Daerah dan aset pemerintah yang dibeli dari uang rakyat. Maka merupakan salah satu kewajiban pengemudi untuk turut menjaga dan mengamankan aset yang diamanahkan kepada mereka.

"Bahkan kepala dinas pun jika mengunakan fasilitas mobil dinas dan terjadi kecelakaan, maka harus membayar tuntutan ganti rugi (tgr) sendiri," tandasnya.(hw)