Jelang Pemilu, Netralitas ASN Tangsel Dipertanyakan

Jelang Pemilu, Netralitas ASN Tangsel Dipertanyakan (Ilustrasi/Net)

NONSTOPNEWS.ID - Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi netralitas, terlebih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Namun, dalam praktiknya beberapa ASN di Kota Tangsel justru menunjukan secara terang-terangan dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti yang terjadi pada beberapa petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), yang secara jelas memberikan kode kepada Paslon Presiden nomor urut 2. Tidak sampai disitu, salah seorang pejabat setingkat pembina pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, pun berlaku serupa, kepada Paslon nomor urut 1.

Selain adanya kode-kode dukungan kepada salah satu paslon Presiden dan Wakil Presiden, beberapa Calon Legislatif (Caleg) yang akan melenggang ke DPRD Kota Tangsel pun, beberapa diantaranya merupakan kerabat, bahkan istri seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

Melihat hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka Badranaya menyatakan bahwa, dengan adanya pencalonan kerabat ASN, kebijakan-kebijakan yang diambil, baik kegiatan, fasilitas, anggaran harus terus dimonitor.

Menurutnya, penyimpangan kewenangan dan netralitas kepada kerabatnya sangat tipis, dan berpotensi menggunakan jabatannya untuk kepentingan pencalonan.

Pembuktiannya pun, tambahnya akan sangat sulit, karena para pejabat akan 'bermain' aman agar tidak dapat ditegur, atau bahkan kehilangan jabatannya.

"Netralitas dan penyimpangan kewenangannya itu tipis sekali. Mereka akan 'bermain' cantik dan aman, agar tidak dapat dibuktikan penyimpangannya. Karena, mereka pasti ngga mau ada teguran, atau bahkan sampai kehilangan jabatan, mereka pasti sudah mengatur itu," kata Djaka saat dihubungi wartawan, Selasa (12/03/2019).

Terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pada kegiatan sosialisasi salah satu dinas, yang disinyalir ditunggangi oleh kampanye Caleg, Sekretaris Inspektur Kota Tangsel, Ahmad Zubair angkat bicara.

Menurutnya, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan (Kepala Bapenda Tangsel), tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, karena kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan fakta dilapangan.

"Kalau ditunggangi kampanye, itu bukan tupoksi kita. Kita hanya mengklarifikasi, apakah ada penyalagunaan anggaran (salah satu bentuk ketidaknetralan) di kegiatan Bapenda, ternyata tidak ada. Karena kegiatannya berlangsung, itu kan kegiatan sosialisasi PBB dan BPHTB," kata Zubair saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/03/2019). (ak)