Jalan Dikuasai Pengembang Tak Masuk Aturan Jam Operasional Truk, Permahi Ancam Gugat dan Demo Pemkot Tangsel 

Jalan Dikuasai Pengembang Tak Masuk Aturan Jam Operasional Truk, Permahi Ancam Gugat dan Demo Pemkot Tangsel 
Jalan Dikuasai Pengembang Tak Masuk Aturan Jam Operasional Truk, Permahi Ancam Gugat dan Demo Pemkot Tangsel 
(Permahi Tangerang Raya melakukan rapat terkait Perwal Tangsel yang mengatur jam operasional truk/kb-nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Entah kenapa antara Bagian Hukum Sekertariat Daerah (Setda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) tampak bersikap saling lempar, perihal ruas-ruas jalan yang akan dimasukan ke dalam Peraturan Walikota tentang pengaturan jam oprasional kendaraan angkutan barang, khususnya truk-truk besar.

“Hasil pembahasan belum masuk ke saya, Jumat 1 November Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) dibahas, tinggal Dishub menentukan nama-nama jalannya,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangsel, Ervin, melalui pesan Applikasi WhatsApp, ketika ditanya perihal terkait, Senin (4/11/2019).

Senada, melalui pesan Applikasi WhatsApp, Purnama Wijaya selaku Kepala Dishub Kota Tangsel, memberikan jawaban yang belum jelas mengenai jalan-jalan yang akan dimasukan ke dalam aturan tersebut.

“Udah di bagian hukum (Raperwal) dan selesai dibahas oleh tim bagian hukum, tinggal lagi di verifikasi oleh tim dari Kementrian Hukum dan Ham dari Provinsi Banten, serta tinggal memasukan nama-nama jalan mana saja yg masuk dalam Perwal tersebut,” ujarnya.

“Justru kita harus koordinasi dulu dengan Dinas Pekerjaan Umum, mau lihat Perwal dari PU tentang status jalan. Apakah jalan tersebut sudah termasuk dalam daftar yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) atau belum,” sambung Purnama, saat ditanya mengenai ruas jalan yang menjadi lokasi kecelakaan truk, yang menewaskan salah seorang mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah beberapa waktu lalu.

Sikap perangkat daerah Pemkot Tangsel itu, membuat geram organisasi lintas kampus, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang Raya, yang memberikan ancaman kepada Pemkot Tangsel.

“Berdasarkan surat keputusan Walikota Tangsel Nomor : 620/Kep.592-Huk/2018 tentang status jalan Kota, sudah jelas mana-mana jalan milik Pemerintah, terutama jalan Graha Raya dan Graha Raya Bintaro Jaya tempat lokasi kecelakaan truk, yang merupakan jalan kolektor sekunder,” pungkas Ketua Biro Khusus Permahi Tangerang Raya, Ahmad Azharil mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

“Kita sudah didukung oleh masyarakat, jadi kita akan mengambil langkah apapun yang sesuai dengan prosedur dan aturan, termasuk melakukan gugatan terhadap Pemkot Tangsel, dan melakukan aksi demo besar-besaran, jika ruas-ruas jalan yang banyak dilalui truk-truk besar dan rawan kecelakaan tidak dimasukan kedalam aturan,” tambah Ahmad, usai diskusi dalam rangka mebahas langkah-langkah Permahi Tangerang Raya, mengenai perihal terkait, Rabu malam (4/11/2019). (kb)