Honorer Tangsel Digaji Puluhan juta, Pengamat : KKN Sistematis !

Honorer Tangsel Digaji Puluhan juta, Pengamat : KKN Sistematis ! ()

TANGSEL - Penghasilan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau yang sering disebut tenaga honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kabarnya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Menurut Sumber yang enggan disebutkan namanya, rincian gaji sebesar itu diberikan kepada tenaga honorer setingkat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Rp. 10 juta, Sekretaris Kelurahan (Sekel) Rp. 7,5 jt, dan Kepala Seksi (Kasie) Rp 5 jt.

Plt Lurah yang menerima gaji besar itu bertugas di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Setu, Buaran dan Kelurahan Babakan.

Menanggapi itu pengamat anggaran, Agus A Chairudin mengatakan bahwa, tenaga honorer tidak berhak mendapatkan gaji diatas UMP. Karena UU nomor 30 tahun 2014, mengatur penghasilan disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"UU 30 tahun 2014 jelas mengatur. Yang menerima gaji sesuai dengan PAD itu, harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kalo masih honorer, ngga berhak terima gaji segitu (Rp. 10 juta)," kata Agus saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Jumat (16/11/2018).

Lanjut Agus, dirinya menduga hal tersebut adalah merupakan bentuk korupsi baru. 

"Itu sudah masuk kepada kerugian negara. KPK harus masuk, karena masuknya suap, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara sistematis. Diduga kuat, itu politik dinasti yang tertutup rapat," tandas Agus.

Sementara itu, menanggapi adanya honorer yang memimpin ASN, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono ketika dihubungi Nonstopnews.id, Senin 19/11/2018) mengatakan sudah menegur Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany. 

Soni mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada orang nomor satu di Tangsel tersebut, soal banyaknya pegawai Tenaga Kerja Sukarela(TKS) menjadi Plt Lurah dan pejabat lainnya.

“Saya sudah klarifikasi ke Walikota Tangsel, memang betul (honorer menjabat Plt Lurah). Dan sekarang lagi digodok dan ditata ulang untuk menempatkan yang statusnya PNS karena tenaga PNS terbatas,“ ucapnya

Soni juga menegaskan, tidak boleh ada jabatan Lurah diisi dari luar PNS.

“Lurah itu PNS, stafnya Camat, bukan honorer swasta. Beda dengan Kades, “ tegasnya. (ak)