Hari Anti Korupsi, WH : Pencegahan Korupsi Harus Istikomah

Hari Anti Korupsi, WH : Pencegahan Korupsi Harus Istikomah ()

TANGERANG - Gubernur Banten, Wahidin Halim menegaskan tak pandang bulu jika jajaran anak buahnya masih ada yang 'bandel', yakni masih melakukan korupsi. 

"Silahkan periksa. Termasuk saya dan keluarga. Selama 38 tahun saya sudah mengabdi sebagai birokrat, dan tidak ingin terjerat persoalan hukum," kata WH kepada Nonstopnews.id, Minggu (9/12/2018), terkait peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. 

WH mengatakan, upayanya menjadikan Banten sebagai pemerintah daerah yang clean governance adalah harga mati. 

"Jejak langkah saya boleh di cek. Saat jadi Walikota Tangerang, tahun 2003 saya yang pertama datang ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) minta pendampingan untuk di audit," jelasnya. 

Menurutnya, keberadaan BPKP sangat penting untuk membuat laporan keuangan yang bersih dari kepentingan manipulatif oknum ASN. 

"Kalau tidak dikoreksi kita bisa memanipulasi. Harus ada kesungguhan untuk memperbaiki. Kalau ada temuan kerugian segera kembalikan, kalau salah administrasi segera tertibkan," bebernya. 

Ia pun menambahkan, upaya pencegahan korupsi di Banten terus berjalan walau banyak kendala.

"Masih terus perlu kerja keras. Perlu istikomah pengawasan terus menerus . Apapun itu kendalanya akan terus kita hadapi," bebernya. 

Kendala itu antara lain menurutnya, masih kurangnya peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

"Peran inspektorat belum maksimal dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Harus terus kita dorong. Mereka memang terkendala kurangnya staf fungsional, sementara yang diawasai begitu luas," terangnya. 

Persoalan lain kata WH, belum terbukanya masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan anggaran. Bahkan ia mengaku masih menemukan adanya kecurigaan antar OPD terkait penggunaan anggaran dalam program kerjanya.

"Padahal informasikan aja, kasih tahu ada proyek ini, bila perlu umumkan APBD kita ke pelosok-pelosok, tapi sampai sekarang kan enggak," ujarnya. 

Belum lagi kendala lain adalah hubungan kerja dengan lembaga legislatif yang menurut WH masih terbatas. Padahal, jika pihak eksekutif dengan legislatif bisa saling mendukung, persoalan korupsi di Banten bisa diatasi secara maksimal.

"Kesepakatan terkait pemberantasan korupsi memberikan tekanan kepada kita, banyak provinsi jadi korban karena tidak terjadinya harmonisasi dan konsistensi menghadapi persoalan korupsi, ini kadang masih ada kepentingan kelompok masing-masing," tambahnya.

WH pun meminta seluruh pihak untuk bekerjasama dalam melakukan pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. Sebab menurutnya, gubernur memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Pemkot dan Pemkab agar pencegahan tersebut bisa dilakukan secara maksimal.

Pada kesempatan tersebut, WH juga mengajak awak media turut serta melakukan kritik koreksi agar proyeksi Banten menjadi bersih dari KKN bukan isapan jempol belaka. 

"Sahabat media, ya kritik kami, tapi jangan nyinyir aja. Kasih sumbangsih solusi, biar kita bareng-bareng berjuang demi Banten," tutupnya. (red)