Gubernur Dorong ASN Banten Kerja Lebih Semangat Capai Target Kinerja

Gubernur Dorong ASN Banten Kerja Lebih Semangat Capai Target Kinerja ((istimewa))

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin rapat koordinasi terkait Sistem Analis Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Serang, Senin (15/10/2018). 

Rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah Ino S Rawita dan Kepala OPD serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhamad Yusuf Ateh.

Dalam sambutanya, Gubernur mengharapkan adanya perubahan mindset dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten. Setiap ASN diharapkan memiliki interest untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Banten. 

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling mengevaluasi apa yang menjadi penyebab target-target yang dibebankan kepada Pemprov masih banyak yang belum tercapai,"ujar Gubernur.

Dalam mencapai target tersebut, Gubernur mengharapkan adanya semangat yang lebih dari seluruh jajaran ASN.

“Semua ASN untuk tidak main-main dalam bekerja, terutama dalam absen karena absen merupakan syarat utama dalam kriteria penilaian kinerja,” tegas Gubernur

Terkait langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam evaluasi SAKIP, Gubernur memastikan kepada OPD agar memahami kinerja yang akan diwujudkan.

"Mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD," terangnya.

Selain itu,  ASN dituntut untuk malakukan penyempurnaan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja.

“OPD yang mampu menjalaninya, tentu akan saya berikan reward. Dan sebaliknya, jika ada OPD yang males-malesan, ya saya kasih punishment. Karena sesungguhnya ini kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”tegas Gubernur

Sementara itu, Muhamad Yusuf Ateh mengatakan, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Misalnya Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus berorientasi pada hasil karena seberapapun anggaran yang diberikan pasti akan habis, tetapi tujuan (hasil) harus tercapai agar uang yang telah dihabiskan dapat dirasakan manfaatnya," ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran negara yang tidak ada hasil atau manfaatnya untuk masyarakat.

"Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah pusat dan daerah," jelas Yusuf.

Pihaknya juga melakukan monitoring dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada semua instansi pemerintah. (*/red)