Gelontorkan Rp 1,9 M, DPRD Tangsel Masih Ogah Bikin Perda

Gelontorkan Rp 1,9 M, DPRD Tangsel Masih Ogah Bikin Perda (Nonstopnews.id)

TANGSEL - Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD Kota Tangsel Tahun 2018 yang diterima Nonstopnews.id, terdapat belanja daerah yang harus dikeluarkan untuk membayar uang transport dalam penyusunan risalah produk hukum pada tahun 2018 ini.

Tidak main-main, tercantum dalam DPA tersebut, terdapat satu kegiatan berjudul Penyusunan Risalah Produk Hukum, dengan tiga alokasi sub kegiatan, yang menelan anggaran sekira Rp. 1,9 Miliar.

Akan tetapi, sejak 2017 lalu belum ada produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Legislatif Tangsel tersebut.

Melihat hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, sekaligus Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Tantan Hermansyah menyatakan, setiap produk hukum yang dikeluarkan perlu kajian yang matang, termasuk dalam pertanggungjawaban anggaran penyusunan risalah produk hukum tersebut.

"Produk hukum memang menjadi instrumen yang tidak mudah untuk dikeluarkan karena metode pembuatannya yang tidak memenuhi standar dan masyarakat juga tidak memiliki kesadaran untuk mendorongnya," kata Tantan saat dihubungi lewat whatsappnya, Kamis (15/11/2018).

Tantan juga menyebut, produk hukum yang  dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa menjelaskan proses yang terjadi dengan produk hukum tersebut.

"Sampai dimana, dan apa kontennya. Dengan demikian, maka produk tersebut, meski bisa jadi tidak diterbitkan, tetap memenuhi pertanggungjawaban anggaran dan substansinya," katanya lagi.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah, Kunti mengatakan, setiap produk hukum, masyarakat dapat melihat pada aplikasi jdih.tangerangselatan.go.id.

"Silahkan lihat di jdih.tangerangselatan.go.id," tuturnya.

Saat ditelusuri, di laman tersebut, hanya terdapat Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Diketahui, tugas DPRD adalah perlu menyusun Peraturan Daerah, dengan persetujuan Walikota. Berbeda dengan Peraturan Walikota, yang disusun oleh kepala daerah, tanpa melibatkan DPRD. (ak)