Gara-Gara Covid-19, Fungsi Legislasi DPRD Kota Tangerang Melempem

Gara-Gara Covid-19, Fungsi Legislasi DPRD Kota Tangerang Melempem (Ilustrasi/Net)

NONSTOPNEWS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, hanya mampu menyelesaikan 7 dari 21 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Program Pembentukan Peraturan dan Daerah (Propemperda) tahun 2020.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Edi Suhendi mengungkapkan, Raperda yang sudah disahkan itu diantaranya Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, Perda APBD-Perubahan 2020.

Kemudian, Perda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), APBD 2021, serta dua Perda yang menunggu fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten yakni Perda Disabilitas dan HIV AIDS.

Sementara, Edi mengatakan ada lima Raperda yang gagal digarap pada tahun 2020 ini, oleh karena terganggu kondisi pandemi Covid-19. Yakni Raperda Transportasi, Raperda  BP2SK, Raperda Perseroan Daerah PT TNG, Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar kota Tangerang, dan Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

"Sisa Lima Raperda yang tidak dapat dibahas karena kendala pandemik. Akan menjadi prioritas di Prolegda (Propemperda) 2021," kata Edi diwawancarai melalui sambungan WhatsApp, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, ada tujuh Raperda yang belum sampai pada tahap pengesahan pada tahun ini adalah Raperda Ketahanan Pangan, Raperda Olah Raga, Raperda Ketenagakerjaan, Raperda Penyertaan Modal Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Benteng.

Lalu, Raperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Raperda Perubahan Ketiga Retribusi Jasa Umum, Perubahan Perda Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik, Raperda Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyebut, selain karena Covid-19, belum tuntasnya pengesahan belasan Raperda itu dikarenakan Naskah Akademik Raperda itu sendiri belum rampung hingga akhir tahun ini.

"Yang pertama pasti kondisi pandemik itu yah, yang kedua ada beberapa draft yang belum NA (Naskah Akademik) nya selesai, makanya kita dorong semuanya di 2021 termasuk Perda inisiatif kita beberapa usulan dari temen-temen komisi (DPRD) seperti badan penyelesaian sengketa konsumen, nah NA-nya katanya kita cek ke sekretariat (DPRD) akhir bulan ini katanya sudah selesai. Kalau sesuai rencana kerja kita di Bamus, mereka di Desember ini selesai," pungkasnya. (Kb)