Fungsi Pengawasan Legislatif Tangsel Lemah, Bamus : Ingat Azab Allah.!

Fungsi Pengawasan Legislatif Tangsel Lemah, Bamus : Ingat Azab Allah.! (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel dinilai lemah. Alhasil, beberapa pembangunan di Kota bermotto Cerdas, Modern dan Religius tersebut banyak yang berjalan tanpa hasil maksimal.

Salah satu contoh, Pembangunan Gedung Arsip di lokasi Tandon Nusaloka yang harus melalui 3 tahap, dan sama sekali dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dikatakan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Tangsel, Julham Firdaus bahwa, lemahnya pengawasan para wakil rakyat tersebut, disinyalir kurangnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Bukan kurang amanah, kurang takut sama Allah. Bukan malas-malasan lupa akan fungsinya lupa akan janjinya lupa akan amanah dari rakyatnya jadi jangan sampai jabatan dewan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah," kata Julham saat dihubungi wartawan, Jumat (5/4/2019).

"(Anggota DPRD) jangan sok hebat, jangan sok aman, jangan sok lagi berkuasa, sehingga merasa aman. Tenang, Allah mah lagi liatin bae tidak ada janji Allah yang tidak tepat. (Kalau) bohong akan ketemu dengan waktunya, (kalau) korupsi akan ketemu dengan sial dan apesnya. (Azab) hal-hal buruk lainnya akan berdampak. Begitupun sebaliknya niat baik, benar, jujur akan mendapatkan hasilnya," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, lokasi Tandon Nusaloka atau Maruga Pond Park hingga kini masih tertutup pagar seng, dan terkesan semrawut didalam tempat tersebut.

Hal itu pun, mendapat tanggapan dari Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang Miftahul Adib bahwa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang efisien dalam menggunakan anggaran.

"Kalau pekerjaannya hingga tahap 3, berarti mereka kurang efisien dan efektif dalam melakukan penganggaran. Karena logikanya, jika tahap 1 dikerjakan oleh perusahaan A, rancangannya pasti punya perusahaan A, terus ngga selesai. Diteruskan sama perusahaan B, masa dipaksa pakai rancangan A? Anggarannya yang tahap 1 sama 2 juga selisihnya ngga jauh," kata pria yang akrab disapa Adib itu.

Adib juga menambahkan, proyek yang juga dikawal program Pengawalan, Pengamanan  Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tangsel juga harus dipertanyakan efektifnya.

"Hadirnya TP4D kan harusnya semakin membuat proyek pemkot lebih tepat waktu, efisien dan transparan. Kalo masih terjadi seperti ini (mangkrak -red), kan perlu dipertanyakan pengawasannya seperti apa," jelas Adib.

Diketahui pembangunan Tandon Nusaloka tahap pertama 2017, menelan anggaran Rp.10 Miliar dan tahap kedua 2018 sebesar 6,25 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun, perusahaan yang dimenangkan untuk pengerjaan tahap pertama adalah PT. Karya Tunas Mandiri Persada sedangkan untuk tahap kedua dimenangkan oleh PT. Yasuba Dwi Perkasa. (Ak)