Fraksi Gerindra Persilahkan Permahi Gugat Perda BJB

Fraksi Gerindra Persilahkan Permahi Gugat Perda BJB (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi/kibo-nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mempersilahkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang, yang berencana menggugat Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Selatan (Tangsel) tentang penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawabarat dan Banten (Bank BJB).

Seperti di ungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi, bahwa langkah Permahi merupakan bagian dari aspirasi publik terhadap Perda. 

Namun, dirinya menyarankan agar Permahi terlebih dahulu melihat kondisi tahapan Perda tersebut, yang saat ini sedang dinomorkan di Pemerintah Provinsi Banten.

“Setelah diberi nomor, mau direview bisa lengkap. Nanti secara azas hukum memang apa yang menjadi keberatan dan dibikin, tapi karena saya juga bagian dari Panitia Khusus (Pansus) Perda Bank BJB, ketuanya juga anggota Fraksi Gerindra,” ujarnya, di ruang Fraksi Gerindra, Gedung DPRD Kota Tangsel, Jalan Raya Puspitek, Setu, Kamis (13/2/2020).

Lanjut Syawqi, Fraksi Greindra sendiri memang memiliki catatan-catatan khusus pada saat pembahasan Perda tersebut, yang salah satunya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2018.

Dikatakannya, pada saat akhir pembahasan Pansus, diberikan catatan akhir Fraksi, kemudian Perda tersebut kembali lagi, akan tetapi catatan akhir Fraksi-Fraksi tidak berubah, yang merupakan sikap politik dari masing-masing Fraksi yang ada di DPRD.  

“Karena Pansus bagian dari banyak fraksi dan pastinya ada dinamika internal anggota Pansus tersebut. Tapi yang jelas, Sekretariat DPRD dan anggota Pansus punya kewajiban untuk menyelesaikan, karena itu bagian dari program, dalam satu tahun harus berjalan, maka tugas anggota DPRD untuk menjalankan itu. Selepas dari itu adalah dinamika, nah dinamikanya apa?, ya ini yang menjadi masukan dari teman-teman Permahi juga,” terangnya.

Selain itu, Syawqi memastikan, meski pun ada kekhawatiran Perda penyertaan modal tersebut cacat hukum, namun dipastikan pula bahwa tahun ini sudah terprediksi bahwa penyertaan modal kepada Bank BJB sebesar 10 milyar tidak akan terealisasi di tahun ini.

Sebelumnya, DPC PERMAHI Tangerang,  berencana akan melakukan pengujian materi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tentang Penyertaan kepada Perseroan Terbatas Bank Jawabarat dan Banten Tbk (Bank BJB) ke Mahkamah Agung (MA).

Seperti dikatakan Ketua DPC Permahi Tangerang, Athari Farhani, dalam melakukan penyertaan modal harusnya mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PB1/2003, lalu pasal 41 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan lima prinsip penting dalam melakukan investasi daerah yakni, legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian. 

“Semantara dalam penyertaan modal Bank BJB ini banyak aturan-aturan yang dilanggar, dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pada padal 305 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa dalam kondisi APBD surplus maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang diterapkan melalui Perda,” terangnya, saat ditemui di kawasan Jalan Ciater Raya, Selasa (11/2/2020).

“Disitu jelas kata kuncinya Surplus, nah untuk kondisi Surplus atau Devisit nya kondisi APBD Tangsel tentunya harus dicermati lagi lebih jauh. Sementara, pada naskah akademik Perda penyertaan modal terhadap Bank BJB, hal tersebut tidak dirinci. Jika devisit, tentunya ini sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” sambung Athari. (kibo)