Eksekutif Mahasiswa UIN Dukung Permahi Somasi Walikota Tangsel

Eksekutif Mahasiswa UIN Dukung Permahi Somasi Walikota Tangsel (Wapres Dewan Eksekutif mahasiswa UIN, Riski Ari Wibowo/kb-nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Wakil Presiden (Wapres) Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah, Riski Ari Wibowo mendukung langkah Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang Raya melakukan somasi kepada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel).

Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Ketua umum Permahi Tangerang Raya Athari Farhani bersama jajarannya, di Kampus UIN Syarif Hidayatullah,  Jalan Ir H. Juanda, Cuputat, Rabu malam (16/10/2019).

“Saya selaku perwakilan Dema UIN Syarif Hidayatullah, merasa memiliki kewajiban untuk terlibat memberikan teguran Kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, karena bagaimanapun mahasiswi yang nyawanya terenggut pada Senin lalu merupakan bagian dari keluarga UIN. Bersama dengan Permahi Tangerang Raya siap untuk melayangkan somasi kepada Walikota Tangsel,” kata Riski.

Riski juga memperingatkan pihak Pemkot Tangsel agar menindak lanjuti kasus yang menimpa Mahasiswi UIN tersebut, karena menurutnya, operasional dumb truck itu pada pukul 22.00-05.00 WIB aturan itu tertuang pada Peraturan Walikota (Perwal) Tangsel nomor 3 Tahun 2012. Meski pada peraturan tersebut hanya berlaku dibeberapa ruas jalan, namun menurutnya hal itu merupakan kesalahan Pemkot yang tidak mengevaluasi peraturan tersebut secara berkala.

Senada, sebelumnya Permahi Tangerang Raya  menyatakan sikap tegas dengan berencana melayangkan somasi kepada Walikota Tangsel, perihal kebijakan pengaturan waktu oprasi kendaraan angkutan barang di wilayah Kota Tangsel, yang merupakan buntut dari peristiwa  kecelakaan sebagaiman yang disampaikan Riski. 

Permahi Tangerang Raya menilai kebijakan Pemkot Tangsel yang dituangkan dalam Perwal sudah tidak relevan, dan terdapat dugaan adanya unsur kelalaian dan keteledoran Walikota Tangsel perihal aturan yang dibuat.

“Seperti tertuang dalam Pasal 5 pada Perwal tersebut, jelas bahwa adanya evaluasi terhadap pengaturan waktu oprasi kendaraan anggkutan barang yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Namun, sampai tahun 2019 ini belum ada aturan terbaru, artinya 7 tahun lamanya tidak ada evaluasi terkait peraturan ini,” kata Ketua umum Permahi Tangerang Raya Athari Farhani, saat ditemui dikawasan Ciater, Serpong, Selasa (15/10/2019).

Tambah Athari, disisi lain, peraturan tersebut sudah tidak relevan, karena sebagaimana dalam Peraturan Daerag nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentuk Dan Susunan Perangkat Daerah, bahwasanya Dinas perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah dipisahkan, sementara dalam perwal nomor 3 tahun 2012 dinas tersebut masih menyatu. 

"Untuk itu kami Permahi Tangerang Raya akan melayangkan Somasi Kepada Walikota Tangerang Selatan atas adanya unsur keteledoran dan kelalaian Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” tegas Athari. (kb)