Dukungan Kepala Daerah Marak, Pura-pura Apa Beneran, atau Takut 'Diobok-obok' Jokowi?

Dukungan Kepala Daerah Marak, Pura-pura Apa Beneran, atau Takut 'Diobok-obok' Jokowi? (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID - Usai beberapa kepala daerah menyatakan dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, timbul asumsi di masyarakat, bahwa dukungan tersebut tidaklah murni dari sikap hati melainkan ada kepentingan. 

Andry, warga Modern Land Kota Tangerang contohnya, ia melihat aksi saling dukung para kepala daerah dilatar belakangi kepentingan politik. 

"Sama kayak bisnis aja sih mas. Kalo punya kepentingan kan pasti kita deketin. Soal dukungan politik para Walikota atau Bupati sama lah, mereka cari aman," katanya saat ditemui Nonstopnews.id, Selasa (15/1/2019).

Lalu menjadi pertanyaan, apakah dukungan para kepala daerah tersebut, merupakan kekhawatiran terhadap sikap Jokowi yang ingin menghabiskan praktik korupsi di negeri ini. Apakah juga para kepala daerah tersebut, pernah tersangkut kasus korupsi, sehingga takut apabila terungkap, sehingga berbondong-bondong mendukung Jokowi.

Menanggapi dukungan yang dianggap politik pura-pura tersebut, salah seorang pemerhati politik Aldiansyah Akhirman menyatakan, semua asumsi yang beredar di masyarakat itu sudah lama terdengar. Namun, tambahnya, dukungan yang dituding hanya pura-pura seperti yang diasumsikan harus berdasarkan bukti.

"Ya kita boleh saja berasumsi seperti itu (dukungan pura-pura). Namun kita buktikan berdasarkan data. Datanya dari mana, ya hasil perhitungan suara 17 April mendatang. Kan kita bisa lihat, apakah suara-suara di daerah yang kepala daerahnya mendukung Jokowi itu besar atau tidak. Disitu (hasil suara) baru kita bisa nilai, selama ini pura-pura dukung Jokowi atau dukung yang lain," kata Aldiansyah.

Sementara itu, menurut Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok menilai bahwa dukungan para kepala daerah adalah hal lumrah dan dalam politik segala hal dapat terjadi.

"Ya memang ada semacam mobilisasi bagi kepala daerah untuk secara terbuka memberi dukungan kepada incumbent. Tapi dari etika politik, dukungan kepala daerah tidak baik sebab seorang kepala daerah setelah terpilih seharusnya berdiri diatas semua golongan," katanya. 

Disinggung soal adanya barter politik, pengamat ganteng itu menyebut semua bisa terjadi. Apalagi dalam politik apapun sangat mungkin. 

"Tergantung barternya. Apalagi Jokowi punya pengalaman pasca 2014 bagi-bagi kursi atau jabatan strategis bagi para pendukungnya," kata Zaki lewat pesan whatsappnya. (ak)