Dua Hal, Penyertaan Modal Pemkot Tangsel Ke Bank BJB Disoal Pemprov Banten

Dua Hal, Penyertaan Modal Pemkot Tangsel Ke Bank BJB Disoal Pemprov Banten (Kb/nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui surat resmi Gubernur Banten, Wahidin Halim, belum memberikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang penyertaan modal kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Bank BJB).

Berdasarkan surat tersebut, terdapat dua hal yang mebuat Reperda tersebut belum mendapatkan nomor register, yakni perihal jenis saham seri A, dan kondisi keuangan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel dalam keadaan surplus.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, Wawan Syakir Darmawan mengatakan, secara tidak langsung Raperda tersebut ditolak secara halus.

“Pemprov Banten akan memberi izin bilamana APBD kita surplus, jadi sebenarnya ditolak secara halus, memperhatikan mengenai APBD dulu, bagaimana APBD kita surplus maka kita lanjutkan, kalau tidak kita tolak, jadi itu tergantung APBD nya,” singkatnya, melalui sambungan Whatsapp, Rabu (22/7/2020).

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Tangsel, Warman Syahnudin, membenarkan terkait surat dari Gubernur Banten tersebut. Menurutnya, penyertaan modal kepada Bank BJB pada dasarnya tidak ada persoalan, hanya saja tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Itu enggak ada soal, yang menjadi persoalan dari Provinsi, lebih kepada ketersediaan dana. Ya kita juga enggak mungkin sekarang-sekarang untuk penyertaan, karena kita sedang menangani covid, peningkatan ekonomi terdampak, dan peningkatan wirausaha,” ujarnya, melalui sambungan Whatsapp.

Untuk diketahui, secara rinci dijelaskan dalam surat resmi tersebut, yang menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah a.n Walikota Tangerang Selatan nomor : 188.24/3430/Huk tanggal 26 desember 2019 prihal fasilitasi 7 (tujuh) Raperda Kota Tangsel. Khususnya terkait satu Raperda yakni tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank BJB.

Disampaikan dalam surat tersebut, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam melakukan investasi wajib memperhatikan APBD yang diperkirakan surplus selain dari pada itu khusus untuk pembelian saham seri A hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah pendiri perusahaan.

Lebih lanjut, Pemprov Banten, belum dapat memberikan hasil fasilitasi atas Raperda dimaksud sampai (Pemkot) menyampaikan/menunjukan APBD Kota Tangsel yang surplus sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. (Kb)