DPRD Tangsel Sebut Disperindag Tukang Pungli

DPRD Tangsel Sebut Disperindag Tukang Pungli (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Peraturan Daerah terkait retribusi daerah masih dalam tahap revisi, namun sejak akhir 2016, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan sudah memungut uang dengan alasan retribusi.

Retribusi yang ditarik dari para pedagang dengan menggunakan karcis salar pun beragam, mulai Rp 4 ribu hingga Rp 6 ribu rupiah.

"Kalo hariannya kios 6 ribu rupiah, kalo loss lebih murah 5 ribu kalo ga salah, kalo bongkar muat barang parkir kena 4 ribu untuk mobil," ujar salah seorang pedagang yang enggan disebut namanya, di Pasar Serpong.

Hal senada disampaikan Irna, salah seorang pedagang di Pasar Kita Pamulang.

"1 loss 3 ribu mas, kalo kios gatau saya," tambah Irna yang berdagang ikan asin.

Mengetahui pungutan ini, Amar selaku Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel pun geram.

Amar menganggap Pemkot Tangsel melalui Disperindag selama ini telah melakukan Pungutan liar (Pungli) terkait retribusi pasar. Sebab sampai saat ini, revisi Perda Retribusi Daerah belum disahkan bahkan masih jauh dari kata selesai.

"Bisa dikatakan mereka melakukan pungutan liar (Pungli), tapi kalau saya bilang mencuri. Mungkin (yang melakukan) oknum bawah, seharusnya dalam perda retribusi jelas, kalau ruko berapa, kios, loss berapa. Semua sudah tercantum dalam peraturan perda retribusi yang dasarnya UUD no 8 tahun 2009," Kata Amar, Kamis (14/3/2019) melalui sambungan telepon.

"Dasar hukum belum ada dan masih mengunakan dasar hukum sewa aset dan sewa lahan terkadang pemerintah sendiri Alfa tentang itu, dinas lambat bikin kajian pasar dan lainya sehingga kami tahan pembahasan perda retribusi," tambah Amar. (ak)