DPRD Kota Tangerang Dituding Tak Paham Etos Kerja Hingga Makan Gaji Buta 

DPRD Kota Tangerang Dituding Tak Paham Etos Kerja Hingga Makan Gaji Buta  ()

NONSTOPNEWS.ID – Banyaknya Raperda yang tidak mampu diselesaikan, mencerminkan lambatnya sistem kerja DPRD Kota Tangerang. Hal ini disampaikan oleh Miftahul Adib, Direktur Kajian Politik Nasional, saat menyoroti DPRD yang hanya mampu menyelesaikan 7 dari 21 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 

“Dengan pengakuan bahwa DPRD hanya menyelesaikan 7 dari 21 Raperda, ini mencerminkan kinerja mereka terbilang lambat dan memperlihatkan bahwa mereka punya etos kerja yang sangat rendah,” ungkapnya saat disambangi nonstopnew.id, Rabu,(02/12)

Diketahui, Raperda yang sudah disahkan diantaranya Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, Perda APBD-Perubahan 2020, Perda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), APBD 2021, serta dua Perda yang menunggu fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten yakni Perda Disabilitas dan HIV AIDS.

Menyikapi hal tersebut Adib menyampaikan, 7 Perda yang berhasil diselesaikan merupakan Perda rutin tahunan dan memang sudah pasti bisa dilaksanakan. Adib menilai, hal ini memperlihatkan bahwa selain tidak menjunjung tinggi etos kerja DPRD hanya makan gaji buta.

“7 Perda yang berhasil digarap itu perda yang memang tiap tahun dilaksanakan. Artinya mereka hanya mengerjakan yang rutin-rutin saja. Banyaknya perda yang tidak diselesaikan menunjukkan DPRD hanya leha-leha dan makan gaji buta,” sambungnya.

Untuk diketahui, terdapat lima Raperda yang gagal digarap pada tahun 2020 ini. Yakni Raperda Transportasi, Raperda  BP2SK, Raperda Perseroan Daerah PT TNG, Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar kota Tangerang, dan Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).  Hal ini diakui oleh Edi Suhendi, Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda), Edi menyebut raperda ini gagal dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Adib menyampaikan bahwa jika diamati dari awal pandemi sebenarnya DPRD tidak memiliki langkah ‘extra ordinary’ dalam penanganannya. Apalagi dengan dibuktikan hanya 7 perda yang diselesaikan, artinya DPRD tidak adaktif terhadap perubahan malah mengkambing hitamkan adanya pandemi covid-19. 

“Sebenarnya DPRD tidak punya langkah exstra ordinary menyikapi pandemi selama ini. Sekarang terbukti, terkait penggodokan Perda misalnya, itu kan bisa dilaksanakan secara online artinya ini hanya masalah teknis saja. Tapi nyatanya semua mengkambing hitamkan adanya pandemi,” pungkasnya. (Red)