Diutamakan Sesuai Zonasi, Masyarakat Cipayung Tangsel Terancam Tak Sekolah

Diutamakan Sesuai Zonasi, Masyarakat Cipayung Tangsel Terancam Tak Sekolah (Ilustrasi : Net)

TANGSEL - Tidak adil rasanya, apabila masyarakat di Tangsel, menjadi terkotak-kotakkan, dengan adanya sistem zonasi yang diterapkan pemerintah, dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online, untuk jenjang Sekolah Menegah Pertama (SMP).

Bagaimana tidak, beberapa orang tua mengeluhkan penerimaan siswa di tingkat SMP, karena mengutamakan anak anak yang sesuai dengan zonasi. Sementara, di wilayah Cipayung, Cireundeu tidak terdapat SMP yang sesuai dengan masyarakat disana.

Wasto (nama tidak sebenarnya) menyatakan, seharusnya Pemerintah Kota Tangsel memikirkan masyarakat yang tidak terdapat SMP sesuai dengan wilayahnya.

"Di keterangan penerimaan kan ada angka 95 dan 99. Kalau 99 itu sesuai dengan zona, karena zonanta satu kelurahan dan satu kecamatan, sementara 95 itu beda kelurahan tetapi satu kecamatan. Nah di Cipayung itu, tidak ada SMP yang satu zona, bagaimana dengan anak anak kami, kalau yang diutamakan yang 99 saja," kata Wasto kepada Nonstopnews.id, Rabu (11/7/2018).

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Partai Demokrat, Gacho Sunarso menilai, sikap ketakutan Walikota Tangsel, Airin Rachmi Dyani yang menyebabkan, masyarakat Cipayung yang hendak menyekolahkan putra putrinya, terancam tidak mendapatkan porsi yang sama.

"Harusnya Walikota Tangsel, memikirkan jalan keluar untuk keluhan masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Cipayung. Dia (Walikota Tangsel), harus berani bekerja sama dengan pihak swasta, untuk anak anak yang tidak diterima, melalui zonasi. APBD Tangsel itu kan besar, buat apa kalau tidak diporsikan untuk masyarakat. Karena dia ngga berani, mengambil langkah kebijakan, terlebih kebijakan untuk masyarakatnya," kata Gacho melalui sambungan telepon.

"Pokoknya, sebagai mitra pendidikan, Komisi II akan terus mendorong kebijakan kebijakan, yang sifatnya membantu masyarakat," pungkasnya. (ak)