Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Terdakwa Penyerobotan Lahan di Pulau Pari Keberatan

Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Terdakwa  Penyerobotan Lahan di Pulau Pari Keberatan ()

HAYAM WURUK - Sidang lanjutan sengketa lahan di Pulau Pari kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam agenda sidang lanjutan sendiri tentang pembacaan Pledoi terdakwa Sulaiman atas kasus penyerobotan tanah milik PT. Bumi Pari Asri yang diklaim sebagai lahan miliknya.

Dihadapan majelis hakim, Sulaiman merasa keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU) yang dituntut hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu, terkait atas tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mat Yasin menjelaskan, selama persidangan terdakwa tidak bisa menunjukan bukti sertifikat kepemilikan tanah. Namun, pihaknya sudah menunjukan kepada majelis hakim kalau sertifikat itu atas nama PT. Bumi Pari Asri.

"Kalau saya kan Jaksa dengan sertifikat itu lah pembuktian saya. Karena sertifikat itu lah yang disahkan oleh Pemerintah dalam artian BPN. Kalau dia (Sulaiman) tidak bisa membuktikan sertifikat kepemilikan tanah," jelas Yasin kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (2/10/2018).

Selain bukti sertifikat kata Yasin, pihaknya juga sudah melihat keterangan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)."Jadi dari saksi yang kami BAP sudah cukup menutut terdakwa selama itu," tuturnya.

Menurut Yasin, saksi yang dihadirkan selama persidangan sudah memberatkan terdakwa dalam kasus ini. Sehingga, ia pun memutuskan untuk menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan.

"Semua saksi saya masukan. Bahkan saksi saya Ta'sim itu malah diambil sama dia. Saya tidak keberatan (diambil sama dia)," tukasnya.(hw)