Diterpa Kabar Miring, Airin Dinobatkan Sebagai Wali Kota Inovatif

Diterpa Kabar Miring, Airin Dinobatkan Sebagai Wali Kota Inovatif ()

TANGSEL - Berbagai kabar miring soal urusan rumah tangga dengan suaminya, Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) tak menyurutkan Wali kota Tangsel Airin Rachmi Diany berprestasi. 

Kabar miring itu yang terbaru adalah jaksa KPK menyebut Wawan sering kongkalikong dengan kepala Lapas menyalahgunakan izin berobat untuk membawa wanita ke sebuah hotel. 

Tak mau ambil pusing, Airin malah dinobatkan sebagai Wali Kota Entrepreneur Award 2018 dalam kategori Investasi dari Innovation Network Of Asia (INA APEKSI AWARD 2018).

Penghargaan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Philip Kotler Center For ASEAN Marketing (PK CAM) ini diberikan kepada kepala daerah yang paling kreatif, inovatif dan entrepreurial.

Penyerahan penghargaan langsung diberikan oleh Tri Founder PK CAM yang sekaligus Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya, di Glass House, Ritz Carlton, Jakarta Pasific Place, Rabu (5/12/2018).

Usai menerima penghargaan Airin mengungkapkan, bahwa Award tersebut menjadi penyemangat bagi dirinya untuk terus membangun dan memajukan sektor entrepreneurship di Tangsel melalui inovasi pelayanan yang ada di kota yang baru saja merayakan HUT ke-10.

“Zaman sekarang pola pikir terkait birokrasi harus sudah berubah, sekarang saatnya inovasi menjadi bagian penting dalam proses birokrasi menuju entrepreneurship,” kata Airin.

Sementara itu, Founder PK CAM yang sekaligus Chairman MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya, mengatakan, Wali Kota Tangsel layak mendapatkan penghargaan ini karena dinilai mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di antaranya dibidang investasi, dan menumbuhkan sektor entrepreneur.

Dia menuturkan, terpilihnya Wali Kota Tangsel ini berdasarkan penjurian dan melalui proses audiensi langsung dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Klarifikasi dengan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terkait ada tidaknya kasus hukum, lama menjabat dan pencapaian minimal status tinggi untuk penilaian kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Kita tidak asal memilih, kita melakukan penjurian dan penilaian dari berbagai instansi, seperti International Council For Small Business (ICSB), APEKSI, serta melibatkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah,”ungkapnya. (ak)