Dimulai Hari Ini, Dindikbud Banten Diminta Terapkan Sistem PPDB Zonasi Berkeadilan

Dimulai Hari Ini, Dindikbud Banten Diminta Terapkan Sistem PPDB Zonasi Berkeadilan ()

NONSTOPNEWS.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Banten dikeluhkan banyak orang tua siswa. Mereka memprotes sistem zonasi yang dipergunakan. Sistem PPDB saat ini diminta zonasi berkeadilan.

Mereka menganggap tidak berkeadilan, sebab sama sekali tidak mempergunakan nilai hasil Ujian Nasional (UN).

Menurut Bono, orang tua siswa yang akan mendaftarkan anaknya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Ciledug, Kota Tangerang, penerapan sistem Dindikbud Banten sangat tidak memberikan kesempatan siswa yang berprestasi.

Kata dia, membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang menggunakan zonasi 90 persen dan masih mengalokasikan 20 persen kursi untuk warga kurang mampu termasuk anak buruh.

"Jangan semuanya dipakai untuk murni jalur zonasi. Jalur zonasi harus dikombinasi dengan ketentuan lain supaya berkeadilan," ujar Bono, Senin (17/6/2019).

Pasalnya, saat ini jumlah sekolah untuk tingkat SMA/SMK Negeri belum seimbang dengan peminat lulusan SMP.

“Kalau di sana (Jatim), 20 persen lagi untuk siswa nilai tinggi, harus dalam zona dan terakhir 50 persen murni berdasarkan jarak dan kecepatan pendaftaran. Jadi sistem zonasi tetap dipakai, tetapi prestasi, orang tidak mampu, harus dipetakan. Zalur zonasi yang berkeadilan,” ucap Bono.

Sedangkan melalui Dindikbud pihak Pemprov Banten, sistem zonasi 90 persen hanya mempertimbangkan jarak dan kecepatan pendaftaran.

Bono menambahkan, ketika di hari akhir pengumuman pendaftaran dia khawatir bakal menimbulkan protes orang tua murid.

“Di wilayah kecamatan saya hanya ada satu SMA negeri, sedangkan saya kebetulan bertempat tinggal di kelurahan yang cukup jauh dari SMA Negeri 13, padahal saya masih satu kecamatan, tapi peluang anak saya sangat sedikit bahkan tidak ada peluang, karena yang dipertimbangkan hanya jarak sekolah ke tempat tinggal saya, padahal nilai UN anak saya cukup tinggi,” pungkas Bono.

Dengan sistem zonasi seperti ini, kata Bono menandaskan, yang diuntungkan hanya warga yang kebetulan dekat dengan sekolah dan satu kelurahan dengan sekolah.

“Kecuali di setiap kelurahan sudah ada SMA/SMK Negeri,” ucapnya. (Red)